Wakil Ketua DPRD Sumsel H Chairul S Matdiah SH MHKes menerima perwakilan warga Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Menang OKI di ruang pimpinan DPRD Sumsel, Kamis (2/5).
Palembang, BP
Sekitar 20 warga Desa Mati yang datang ke Palembang dengan jarak tempuh 12 ini, mengharapkan wakil rakyat mereka di DPRD Sumsel bisa membantu permasalahan yang merugikan mereka. Tak lama berselang, rombongan warga Desa Gajah Mati tersebut ditemui Wakil Ketua DPRD Sumsel, H Chairul S Matdiah, Kamis (2/5).
Perwakilan massa yang dipimpin oleh M Harta mempertanyakan dan mohon bantuan kepada pimpinan DPRD Sumsel karena tanah mereka seluas 2.369 ha senilai Rp 20 M untuk 4 kelompok, belum dibayar oleh sebuah perusahaan.
Tanah ini dijual pada tahun 2012.Warga menempuh waktu perjalanan 12 jam dari Gajah Mati ke Palembang untuk minta bantuan DPRD sebagai wakil rakyat.
M Harta mengatakan, pihaknya berharap para wakil rakyat di DPRD Sumsel bisa membantu untuk meminta penyelesaian pembayaran sisa lahan warga.
“Kita minta bantuan dewan karena omongan kami dak didengar oleh perusahaan. Harapannya ini sampai tuntas dibayar.Kami sudah mempertanyakannya dua kali. Ini seolah penggelapan lahan kami.Lahan 900 ha yang dibayarkan cuma 780 ha. Perusahaan ngotot 780 ha. Kami ukur malah 900-an ha. Kita punya dasar diukur ulang,” katanya.
Sementara perwakilan warga lainnya, Heriyanri mengatakan mereka punya dasar menagih ganti untung dari pihak perusahaan.
“Secara manual hitungan kami 120 ha yang belum dibayar. Ini tanah warisan.Anak cucunya ada orang 30. Ini sama saja penggelapan lahan. Karena kita tidak punya GPS, ukuran manual.Mereka ngotot ukuran mereka. Seperti yang punya Pak Yusuf 1.500 ha tidak diakui lahan sehingga tidak dibayar.Kalau kami mengajukan ke perusahaan sama sekali tidak ditanggapi. Makanya kami minta bantu dengan wakil rakyat,” kata Heriyanto.
Wakil Ketua DPRD Sumsel H Chairul S Matdiah memastikan dalam waktu dekat akan meninjau lokasi lahan tersebut.
“Saya sebagai pimpinan akan menindaklanjuti dan akan mendatangi perusahaan itu di Jakarta mengapa sisa tanah warga belum dibayar.Kami minta waktu kepada perusahaan untuk menerima kami sebagai wakil rakyat.Kita akan kirim surat karena ini sudah berlarut-larut sejak 2014, agar segera mereka segera membayar tanah warga tersebut,” katanya.#osk