Jakarta, BP–Wakil Ketua MPR Mahyudin menjelaskan, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menolak Pancasila mencapai 20% sangat mengkhawatirkan, sehingga MPR berusaha mencegah agar angka tersebut tidak melebihi lagi.
“Berdasarkan informasi sekitar 20% PNS terpapar faham radikal dan 7 Perguruan Tinggi Negeri (PN). Jumlah itu jangan sampai bertambah, kita harus mencehahnya,” ujar Mahyudin di ruangan wartawan DPR Jakarta, Kamis (22/11).
Menurut Mahyudin, MPR yang diberi tugas mensosialisasikan Empat Pilar belum cukup efektif mencegah meluasnya faham radikal dan anti Pancasila. Peran sekolah harus ikut ambil bagian dengan cara memasukan kurikulum pendidikan Pancasila mulai dari TK hingga SMA. “Anak TK sebaiknya sudah mendapat pelajaran Pancasila dari sekolah, agar mereka mulai mengenal dan memahami soal etika, budaya, karakter dan integritas,” kata Mahyudin.
Jika Pancasila diperkenalkan kepada mahasiswa, lanjut dia, mereka sangat kritis dan justru mempertanyakan balik kepada si penbicara, “Tidak usah bapak menceramahi kami, lihat aja tuh pejabat Negara, pimpinan DPR, DPD dan anggota DPR banyak yang ditangkap karena korupsi. Apakah itu tidak bertentangan dengan Pancasila?,”
Diakui Mahyudin, keberadaan MPR pasca reformasi mestinya dipertanyakan, karena anggota MPR hanya terdiri dari anggota DPD dan DPR, yang bukan representasi dari keterwakilan semua golongan. “Sebelumnya anggota MPR mewakili semua golongan untuk melakukan musyawarah dan mufakat,” jelasnya.
Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mengatakan, sistim demokrasi kita perlu ditinjau ulang pasca amndemen UUD 20 tahun silam. “Kita sudah bisa menilai apakah sistim demokrasi yang kita laksanakan telah berjalan sesuai harapan, di mana kekurangan dan kelebihannya. Kalau dianggap sistim pemilihan langsung kurang cocok, kita kembalikan lagi kepada sistim lama melalui MPR,” paparnya. #duk