Jakarta, BP–Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha meminta pemerintah secara pro aktif mengajukan usulan atau draf RUU mengenai perlindungan data pribadi (PDP) segera dimasukan menjadi prioritas tahunan. Komisi I telah memasukan RUU ini ke dalam Prolegnas 5 tahunan dari tahun 2014-2019 dan Baleg sudah menerima.
“Meski demikian belum berhasil memasukkan menjadi prolegnas tahun 2018. Kita berharap karena itu perlu satu negosiasi antara pemerintah dengan Baleg. Sebab ada aturan bahwa undang-undang inisiatif dari pemerintah memiliki quota,” ujar Satya di ruanan wartawan DPR Jakarta, Selasa (28/8).
Informasi soal quota tersebut kata Satya diketahui dari Menkominfo, sehingga RUU perlindungan data pribadi tidak bisa diprioritaskan pada awal tahun 2018. Namun DPR tetap berupaya meminta Menkominfo segera bernegosiasi dengan Baleg supaya bisa diprioritaskan .
Walaupun ada quota itu lanjut dia, paling tidak undang-undang PDP harus bisa masuk. “Mengapa diperlukan undang-undang PDP mungkin semua sudah tahu dan Komisi I pada posisi sangat mendukung. Kita bahkan telah memanggil pihak Facebook.untuk mendengakan klarifikasi..
“Mudahmudahan menjadi keprihatinan bersama sehingga kita bisa memaksa pemerintah segera turun tangan agar data kita tidak dislahgunakan pihak lain,” katanya. #duk