Calon Gubernur Sumatera Selatan H Dodi Reza Alex bersalaman dengan Komisioner KPK Basariah Panjaitan dalam acara Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi LHKPN di aula KPU Sumsel, Selasa (10/4).
Palembang, BP–Calon Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Dodi Reza Alex mengharapkan dengan Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi LHKPN di aula KPU Sumsel maka outputnya menghasilkan pemimpin yang berintegritas.
“Esensi acara hari ini sebetulnya untuk menyatukan visi para calon kepala daerah, agar kita tahu apa yang dilarang, apa yang tidak boleh dan terpenting proses pemilihannya sudah bersih. Diharapkan kita nanti, pada saat menjalankan pemerintahan juga menjalankan pemerintahan yang bersih,” kata Dodi didampingi wakilnya, HM Giri Ramandha N Kiemas, usai mengikuti acara Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi LHKPN di aula KPU Sumsel, Selasa (10/4).
Sedangkan Calon Walikota Palembang H Sarimuda mengharapkan pilkada kali ini berkualitas.
“Kita minta semua calon yang maju nanti supaya mengindari hal-hal di luar ketentuan KPU, kita harapkan Pilkada damai yang membawa perubahan kedepan nanti tentunya akan muncul pemimpin berkualitas dan dapat mensejahterakan masyarakatnya,” katanya.
Sementara itu kasus korupsi yang menjerat kapala daerah saat ini dikarenakan mahalnya biaya saat mencalonkan diri dalam pilkada. Korupsi dilakukan untuk mengembalikan biaya yang banyak keluar saat pilkada.
Hal tersebut diungkapkan Komisioner KPK Basariah Panjaitan dalam acara Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi LHKPN di aula KPU Sumsel, Selasa (10/4).
Basariah Panjaitan mengatakan, disini telah hadir ada 39 paslon yang ikut di pilkada Sumsel.” Bapak ibu nanti akan jadi kepala daerah. Pertemuan ini makan biaya yang mahal. Mudah mudahan bermafaat. Tujuannya acara ini adalah dalam rangka pembekalan nanti korupsi dan deklarasi LHKPN. Ini salah satu tugas KPK memberikan larangan supaya bapak ibu tidak masuk ranah tindak pidana korupsi. Supaya terwujud pilkada yang berintegritas.Saya percaya bapak ibu calon kepala daerah niatnya baik. Niatnya pasti baik, tujuan akhirnya untuk memperbaiki kesejahteraan daerah masing masing,” ujarnya.
Basariah menjelaskan, niat yang baik ini, tugas dari KPK supaya tidak terjadi kejahatan. Kata Kapolda rumus kejahatan N+K (Niat dan Kesempatan). Niat yang baik yang bapak buat. Jangan sampai ada kejahatan kalau ada kesempatan.
“Bapak dan ibu nanti diberikan kewenangan. Bapak dan ibu nanti akan mengelolah uang yang banyak. Apalagi Sumsel kekayaannya luar biasa. Jangan sampai kesempatan ini dibuat negatif dalam kewenangan, atau mengambil uang negara untuk kejahatan. Sebab nanti jadi kejahatan yang jadi urusan pak Kapolda, Kejati dan KPK. Harus dipelihara niat yang baik, kesempatan digunakan untuk kewenangan yang baik. Untuk keaejahteraan masyarakat,” bebernya.
Basariah menjelaskan, pihaknya datang kesini agar jangan sampai dianatara bapak ibu masuk ke tindak penyidikan korupsi.”Ada beberapa celah kepala daerah melakukan korupsi. Antara lain biaya pilkada yang mahal.
Untuk menjadi kepala Kabupaten/kota bisa menghabiskan uang Rp 20 sampai Rp 30 miliar. Untuk jadi kepala daerah tingkat Gubernur bisa menghabiskan uang sampai ratusan miliar,” katanya.
Padahal, lanjut Basariah, dari hasil LHKPN calon kepala daerah memiliki kekayaan rata-rata 8 sampai miliar. Jadi kalau uang dibutuhkan untuk jadi kepala daerah kabupaten/kota Rp 20 sampai 30 miliar. Sedangkan harta kekayaan bapak dan ibu sekitar Rp 8-9 miliar. Mak modus yang dilakukan adalah dengan cara ijon. Dengan minta uang dimuka kepada yang mau membantuan saat pilkada. Ada juga para petahanan sudah mengambil lebih dulu,” katanya.
Modus kedua sambung Basariah, adalah mahar politik. Ini sulit dibuktikan tapi itu ada.Ketiga adalah dinasti politik. Ada suatu daerah ayahnya 2 periode, kemudiannya anaknya calon kepala daerah. Adiknya dan sasudaranya mencalonkan diri di DPRD.
“Menurut KPK politik dinasti ada indikasi untuk penguasaan daerah. Itu sebab nya itu menjadi atensi dari KPK,” ucapnya.
Basariah mengungkapkan, bicara money politik, segala cara memberikan uang di pilkada atau serangan fajar, pihaknya percayakan ke Kapolda jangan sampai terjadi. Karena kalau ada serangan fajar itu bukan ranah KPK.
“Jangan sampai ada penyidikan. Kalau sudah terjadi penyidikan, percuma disesali. KPU dan Bawaslu punya peran besar jangan sampai terjadi kecurangan,” katanya.
Menurutnya, seharusnya rekrutmen untuk kepala daerah benar benar selektif. “Jangan sampai, parpol jadi sumber cari pangkat. Kader parpol bagaimana bisa diberikan pengarahan bagaimana harusnya mencalonkan kepala daerah adalah kader yang terbaik. Supaya kepala daerah tidak punya uang, niatnya bagus, idenya bagus. Bisa jadi kepala daerah. Andai semua itu bisa dibiayai negara, korupsi itu tidak terjadi. Kita harus mendidik masyarakat supaya pandai dan bijak dalam memilih,” katanya.
Basariah menjelaskan, masalah deklrasi LHKPN ini dalam rangka transpalasi. Kekayaan ini nanti diklarifiksi tim KPK. Apakah sesuai dengan yang dilaporkan. Ini merupakan alat pengawas diri sendiri. “Kalau bapak ibu melaporkan kekeyaan Rp 10 milyar. Nanti setahun kemudian diliat pertambahan kekayaannya wajar atau tidak. Bapak dan ibu tidak usah khawatir. Ini pengawasan, kontrol kekayaan bapak ibu. Kalau bapak dan ibu ribet melaporkan nanti akan dibantu tim kita. Pendaftarannya online sangat mudah. Pembekalan hari ini mudah mudahan bermanfaat,” katana.#osk