Dodi-Giri Tampil Meyakinkan Di “Kupas Kandidat”

Palembang, BP
Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Periode 2018-2023, H Dodi Reza Alex Noerdin dan HM Giri Ramanda N Kiemas (Dodi–Giri) tampil meyakinkan dan menguasai materi yang di tanya dengan konsep yang jelas,terukur dan realistis , di acara yang digelar TVRI Pusat. Program yang bertajuk ‘Kupas Kandidat’ tersebut merupakan program baru TVRI Nasional dalam kaitan menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Juni 2018 ini, Senin (19/3).
Menariknya, pasangan ini sangat piawai dan menguasai terhadap seluruh program yang digagas tatkala dikupas secara detil dan mendalam melalui diskusi dan tanya jawab oleh empat panelis masing-masing Prof Dr Hj Siti Zuhro dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Prof Dr Adrianof Chaniago sebagai pengamat kebijakan publik, Prof Dr Firmanzah, pengamat ekonomi, dan Saut Situmorang, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Dengan dipandu host, Daniel dan Rina.
Meski serius namun tetap cair dan santai karena di sela acara, baik Paslon, panelis maupun pemirsa disuguhkan penampilan grup musik acapela “Jamaica’.

Mengawali Kupas Kandidat, Dodi menjelaskan, tentang kawasan Ekonomi Tanjung Api-api sejak puluhan tahun yang lalu, sudah direncanakan untuk menjadi kawasan ekonomi dan sudah dalam tahun 2015 Perpres Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api sudah terbit dan tinggal memaksimalkan Perpres tersebut untuk menjadikan satu kawasan ekonomi khusus yang optimal.
“Dimana investor akan datang dan dibangun satu kawasan industry dengan infastruktur yang baik dan menyerap ratusan ribu tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan,” katanya.
Dan dalam dua tahun , mereka berdua akan mengoptimalkan kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api, pertama sebagai Kawasan Industri dulu dimana industry berbasiskan komoditas alam seperti karet , kelapa sawit dan juga hal lain di Sumsel , kemudian akan dioptimalkan pelabuhan Laut Dalam Tanjung Carat, sebagai outlet keluar dari hasil bumi Sumsel yang selama mengalami stagnasi di pelabuhan di pelabuhan yang lama.
Selain itu, pasangan nomor ini juga akan memastikan keberlanjutan dan peningkatan program sekolah gratis dan berobat gratis hingga ke perguruan tinggi negeri dan bantuan pendidikan kepada siswa dan siswi di Sumsel seperti dilakukan di kabupaten Musi Banyuasin (Muba).
“Insya Allah dalam dua tahun seluruh permasalahan infastruktur yang ada di Sumsel baik itu jembatan, jalan-jalan provinsi, listrik, air bersih itu tuntas pengerjaannya maksimal dalam jangka waktu dua tahun “ katanya.
Lalu pasangan ini, juga mempunyai program strategis yang memperhatikan kesejahteraan petan, salah satunya meningkatkan harga karet yang saat ini rendah sekali dipasaran dengan melakukan reflating atau peremajaan karet gratis , kemudian mencampur bahan karet alam tadi dengan aspal sehingga bisa 75 persen campuranya dan 25 persen karet alam rakyat, bisa naik harganya 20 persen berdasarkan hitungan UNDF.
Juga, melakukan hilirisasi industry mulai sederhana mulai pabrik selang, pabrik sarung tangan hingga pabrik ban tetapi harus dilakukan secara serentak, mulai hulu hingga ke hilir.
Sedangkan HM Giri Ramanda N Kiemas menambahkan, kalau mereka akan memasyarakatkan jaringan internet sampai keseluruh pedesaan.

“Ini zonanya lebih banyak hal, pertama untuk kita ingin mempercepat akses informasi baik untuk pemerintahan dan ekonomi dimana masyarakat terutama di petani akses internet ini mereka bisa memudahkan mendapatkan informasi tentang harga , agar selama ini jangan sampai petani di rugikan karena harga yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan harga di pasaran karena kurangnya informasi,” katanya.
Dengan internet ini menurutnya, bisa merangsang anak-anak muda di pedesaan bisa menjual apa yang dibuat di dunia online.
“Kita juga akan menset, bagaimana ditempat-tempat berkumpulnya anak-anak muda yang berpotensi ekonomi kita pasangkan wifi gratis , setelah informasinya di buka, kita punya program UMKM, bagaimana kita perkuat UMKM ini , bagaimana mereka bisa mendapatkan kridit tanpa agunan dengan skema lebih mudah dan bisa diakses semua terutama oleh anak-anak muda yang berusaha dengan tehnologi kedepan,” katanya.
Dalam sesi tanya jawab , Prof Dr Hj Siti Zuhro dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) menanyakan kaitan otonomi daerah, dalam penguatan provinsi , apa yang akan dilakukan pasangan ini apakah fungsi koordinasi , bimbingan dan pengawasan akan ditingkatkan sehingga 17 kabupaten kota di Sumsel dalam posisi koordinasi dan sinergi yang bagus , komunikasi bagus dan maju?
Dodi menjelaskan, penguatan seorang Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah harus benar-benar optimal, jika kewenangan diperkuat dalam pengawasan dan pembinaan akan jauh lebih baik.
Karena selama ini memang banyak kabupaten kota mungkin program baik namun tidak sejalan dengan kebijakan dari rencana jangka panjang pembangunan provinsi, sehingga apabila ada penguatan peran Gubernur adalah lebih difokuskan untuk mensingkronkan kebijakan pembangunan yang ada di Provinsi Sumsel sehingga kabupaten kota bisa diotimalkan potensi mereka sesuai kluster.

Menurut Dodi, otonomi itu baik apabila dilaksanakan dengan bertanggungjawab jika ada distorsi dalam pelaksanaannya itu h arus dicarikan solusi , tapi bagaimana meminimalisir dampak dari distrorsi tadi.
Selain itu dia melihat, otonomi daerah adalah aplikasi dari output yang dikeluarkan dari pilkada tersebut, kalau outputnya kepala daerah mempunyai visi untuk memajukan daerah dengan memanfaatkan kewenangan yang ada tanpa melabrak kewenangan pusat, produk pilkada bukan sesuatu yang sia-sia untuk perjalan tata kelola pemerintahan.
“Proses demokrasi harus tetap berjalan karena menuju kearah kesana, tinggal pelaksanaan otonomi daerah yang menurut kamiberdua jika ada kekurangan bisa saja di revisi,” katanya.
Sedangkan Giri menambahkan, sebelum ada UU No 23 , permasalahan pembangunan sering kali kepala daerah di kabupaten kota berjalan masing-masing , dengan penguatan peran Gubernur sebagai orang berkompeten mengkoodinasikan pembangunan kedepan bagaimana di Sumsel , kluster-kluster ini bisa terbentuk dengan baik sehingga tidak ada over laping antar kabupaten kota sehingga bisa berkembang bersama-sama dan pemerataan infastruktur juga bisa saling berkoordiansi .
Prof Dr Adrianof Chaniago sebagai pengamat kebijakan publik menanyakan daya saing Sumsel yang relatif rendah, permasalahannya apa?
Dodi melihat masyarakat Sumsel sebagian besar bergantung dengan perkebunan kelapa sawit, karet dan kopi, sawah dan sebagainya.
“Isu-isu yang dilontarkan terkait daya saing Sumsel termasuk ekspor terbesar selain migas adalah perkebunan sehingga kita bicara daya saing sektor perkebunan lemah dan mempunyak produktivitas yang rendah tentu daya saing rendah,” katanya.
Seperti contoh, bagaimana produktivitas petani kelapa sawit yang ada di Sumsel ditingkatkan salah satu dengan meremajakan secara gratis , kebun-kebun kelapa sawit milik rakyat salah satunya reflanting di Muba untuk meningkatkan daya saing CPO dengan cuma-cuma.
“Ini bisa dilakukan dikabupaten kota di Sumsel , meningkatkan produktivitas, seperti kelapa sawit sehingga daya saing di provinsi dan internasional meningkat,” katanya.
Sedangkan Giri menambahkan, mengenai jalan provinsi 25 persen tidak baik , jalan kabupaten kota se-Sumsel 33 tidak baik dan ini menjadi program kedepan untuk diselesaikan yang bisa meningkatkan biaya logistic bagi pengusaha.
Selain itu, di Sumsel tidak memiliki peabuhan besar dan hanya mengandalkan pelabuhan sungai, sehingga orang berinvestasi di Sumsel pertanyaannya bagaimana mengeluarkan hasil produksi, sehingga dalam program pasangan ini bagaimana pelabuhan Tanjung Carat harus selesai sehingga kawasan ekonomi dan industri bisa terbangun .
“Mengenai Sumber Daya Manusia, bagaimana program sekolah dan berobat gratis tetap dipertahankan , bagaimana siswa-siswa ini bisa sekolah semua, walaupun angka angka partisipasi belum 100 persen sehingga kualitas SDM di Sumsel terus meningkat dan kepala daerah terpilih dengan kewenangan UU NO 23 bisa melakukan koordinasi dengan kabupaten kota untuk memperbaiki pelayanan publik di Sumsel sehingga memudahkan perizinan, ini step-step yang harus kita selesaikan kedepan agar kompetitif missing indeks di Sumsel bisa lebih baik kedepan,” katanya.
Mengenai pengangguran di Sumsel dinilainya, stagnan, permasalahannya 80 persen masyarakat Sumsel hidup dari pertanian , ketika banyak lahan tidak produktif maka mereka mencari pekerjaan ditempat lain , sedangkan satu sisi pertumbuhan Sumsel ditopang infrastruktur saat ini , dimana proyek besar Asian Games dan proyek besar di Sumsel banyak sehingga ini membuat pertumbuhan ekonomi di Sumsel, karena tidak bisa mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari internal Sumsel, karena komoditas harga lagi drop sehingga inilah membuat pertumbuhan ekonomi tidak di picu investasi yang baru  atau masuknya investor-investor untuk membangun pabrik, namun permasalahan Sumsel tidak memiliki pelabuhan yang baik industri membangun di Sumsel, kedepan pelabuhan selesai cepat sehingga kawasan ekonomi dan industry bisa terbangun sehingga investasi masuk dan menyerap tenaga kerja.
Sisi SDMnya menurutnya, diselesaikan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitasnya.
Sedangkan Saut Situmorang, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menanyakan perizinan satu pintu.

Menurut Dodi, reformasi birokrasi termasuk di perizinan satu pintu dimana integritas dan etika pimpian unit kerja harus multak di tingkatkan, pembenahan system dengan komputerisasi, sistim online, reformasi birokrasi dimana pegawai dari pemerintah yang melayani perizinan harus memiliki tolak ukur agar mengurus izin tidak harus lama.
Dodi juga, berkomitmen menjalankan pemerintahan yang bebas korupsi.
Sedangkan Giri menjelaskan, ketika mereka berdua menjadi Gubernur dan wakil Gubernur untuk menyelesaikan SOP internal ASN bisa jalan , budaya integritas bisa terbentuk.
“Bagaimana memperkuat tim dari inspektorat itu sendiri karena kedepan kita butuh tim inspektorat yang kuat untuk melakukan pengawasan internal pemerintah daerah, “ katanya.
Prof Dr Firmanzah, pengamat ekonomi menanyakan soal angka kemiskinan Sumsel tinggi dari rata-rata nasional.
Dodi mengatakan, salah satu penyebab kemiskinan di Sumsel karena data BPS tingginya inflasi, disebabkan infrastruktur di daerah yang belum tuntas, karena petani tidak bisa mengeluarkan produksi sehingga menurunkan daya beli sehingga ini berkolerasi dengan angka kemiskinan.
“Oleh sebab itu salah satu program kami menyelesaikan infrastruktur dalam 2 tahun baik tingkat provinsi , kabupaten sampai pelosok desa,” katanya.
Mengenai pariwisata menurut Dodi, Sumsel mengembangkan soprt turism sehingga selama ini banyak pertandingan internasional dilakukan di Jakabaring Sport City, inilah yang bisa mempercepat perkembangan parwisata di Sumsel.
Sedangkan Giri melihat, salah satu penyebab kemiskinan karena harga komoditas di daerah yang suka tidak suka berpengaruh tingkat kemiskinan di Sumsel.
“Jika harga komoditas naik tingkat kemiskinan akan turun dengan cepat solusinya di Muba pak Dodi melakukan bagaimana karet rakyat dicampur dengan aspal sehingga bisa menyerap karet sehingga harga karet petani bisa naik perlahan, itu solusi meningkatkan daya beli masyarakat dalam waktu singkat, sebelum kita menyelesaikan masalah infastruktur ini,” katanya.
Pihaknya juga, akan meningkatkan juga potensi desa melalui dana desa yang besar dengan pembinaan kedepan desa melalui dana desa bisa meningkatkan perekonomian di desa tidak hanya mengelola sektor perkebunan saja .
Dan menyelesaikan kemiskinan di kabupaten kota agar tidak membebani level provinsi Sumsel.#osk