Komisi IV DPRD Sumsel menjelaskan kepada wartawan , Senin (6/11).
Palembang, BP
Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) merasa di lecehkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) III Sumbagsel. Lantaran BBPJN III Sumbagsel selalu menolak dan tidak bisa berkoordinasi dengan DPRD. Padahal, banyak persoalan yang harus dikoordinasikan terkait permasalahan pembangunan menjelang Asian Games 2018.
Ketua komisi IV DPRD Provinsi Sumsel, Anita Noeringhati kepada wartawan, Senin (6/11), di ruang rapat Komisi IV DPRD Sumsel mengatakan, Komisi IV telah berulang kali memanggil dan meminta kepada kepala BBPJN III Sumbagsel untuk hadir dan berkoordinasi dengan DPRD. Tetapi hal tersebut tidak pernah sekalipun di indahkan oleh kepala badan.
“Komisi IV telah bertugas sejak maret lalu, hingga kini tidak pernah sekalipun kepala balai hadir memenuhi panggilan. Padahal, saat ini banyak persoalan yang terjadi dalam tugas kami sebagai legislator terkait kerusakan jalan negara, dan pembangunan LRT. Kami komisi IV DPRD Sumsel merasa di lecehkan,” katanya.
Dia menegaskan, beberapa hari yang lalu komisi IV juga telah mendatangi kementrian PUPR untuk mengadukan keberadaan kepala badan, yang tidak bisa berkoordinasi tersebut.
“Intinya kami mengadukan, bahwa kepala balai tidak bisa berkoordinas dengan DPRD Sumsel. Dan kami minta agar kepala balai dipindahkan saja wilayah kerjanya dari Provinsi Sumsel,” katanya.
Senada dikatakan Wakil Ketua Komisi IV, Yulius Maulana. Menurut dia, saat ini Sumsel sedang membangun LRT, efeknya banyak kerusakan jalan yang terjadi di Kota Palembang. PT Waskita telah menyanggupi untuk memperbaiki jalan tersebut, tetapi harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan BBPJN III Sumbagsel.
“Karena tidak bisa berkoordinasi, hingga kini PT Waskita tidak bisa memperbaiki jalan yang rusak akibat pembangunan LRT. Artinya Kepala balai telah menghambat perbaikan dan pembangunan di kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan,” katanya.
Anggota Komisi IV DPRD Sumsel Didi Epriyadi SH mengatakan, hal yang serupa, dia menilai banyak hal yang prinsip yang harus duduk bersama membicarakan terkait jalan-jalan Negara bukan hanya di kota Palembang dan daerah lain juga mengalami kerusakan yang siknifikan sehingga perlu ada jalan keluarnya.
“Kita prinsipnya kita tidak benci pada kelembagaan yang dimaksud tapi secara personal perlu kita luruskan ada apa, banyak hal prinsip kita harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah, kita berharap media melihat secara objektif kondisi Sumsel saat ini,” katanya.
Hal senada dikemukakan anggota Komisi IV Rusdi Tahar menambahkan, kalau DPRD Sumsel adalah instrument politik dari alat perjuangan rakyat sehingga DPRD Sumsel adalah lembaga terhormat.
“Bahwa banyak yang perlu kita koordinasikan terkait dengan berbagai laporan masyarakat khususnya di Sumsel , kita paham masalah jalan ini banyak yang perlu di koordinasikan dan diskusikan dengan kondisi jalan nasional, kita sudah mengundang kepala balai dan banyak hal yang perlu di koordinasikan sehingga kita perlu mengundang kepala balai , namun setiap undangan yang kita sampaikan tidak pernah di gubris dan hadir di ruangan ini, sehingga memang kita anggap kepala balai mendukung berbagai program yang ada di Sumsel termasuk persoalan rakyat ternyata diabaikan sehingga kita tidak bisa berkerja maksimal.” katanya.
Sayang Kepala Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) III Sumbagsel. Lantaran BBPJN III Sumbagsel, Zamharir Basuni ketika di hubungi HPnya tidak aktip .#osk