Jakarta, BP—Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan, laporan BPS triwulan II yang menyebutkan terjadi penurunan daya beli masyarakat merupakan fakta, namun bukan lantaran pertumbuhan ekonomi melambat. “Idealnya pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan bisa menjelaskan apakah kondisi ekonomi kita meningkat mengingat daya beli masyarakat sedang menurun,” ujar Herman di ruangan wartawan DPR, Jakarta, Kamis (5/10) dalam diskusi bertajuk APBN 2017 dan Polemik Daya Beli.
Menurut Herman, pertumbuahn ekonomi ditentukan faktor investasi, ekspor, konsumsi domestik dan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi juga harus sesuai target.
Herman mencontohkan harga beras Raskin cukup murah Rp 1.600 antara Januari, Februari dan Maret 2017, tapi minat masyarakat tidak begitu tertarik. Tidak jelas apakah karena masyarakat tidak memiliki uang atau karena tidak suka beras raskin.
Anggota DPR Ecky Awal Mucharram menjelaskan, target pertumbuhan ekonomi dalam RPJM sebesar 7 %, tapi faktanya hanya 5,2 % dan sampai sekarang target tersebut tidak pernah dikoreksi.
Dia menambahkan, untuk menutupi defisit anggaran dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah pengampunan pajak (tax amnesty,) bisa dibilang gagal karena tidak mencapai target. “Pajak yang masuk lebih banyak dari pajak pertambahan nilai (PPN). Jadi, ada yang salah dengan sistem perpajakan kita,” kata Ecky seraya menambahkan dana desa juga bernasib sama, terlalu banyak melibatkan orang. “Masak ada kepala desa sampai lima kali sebulan di datangi Pemda. Ini kan menyedihkan,” papar Ecky. #duk