Jakarta, BP–Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menegaskan, krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar menjadi masalah global, sehingga konferensi World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals di Bali pada 6 – 7 September 2017 akan menghasilkan Bali Declaration, tentang isu-isu perdamaian.
Menurut Nurhayati, persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi kesepakatan dunia sebagaimana tertuang dalam Agenda 2030 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sehingga, pembantaian etnis Rohingya di Myanmar menjadi perhatian bersama.
“Kami yakin SDGs tidak akan tercapai tanpa perdamaian. Apa yang terjadi di Myanmar bukan lagi masalah internal ataupun Asean tapi menjadi masalah dunia,” ujar Nurhayati di Bali, Rabu (8/9) dalam acara Konfrensi World Parlementary Forum on Sustainable Develepment Goals .
Dikatakan, serangan terang-terangan militer kepada etnis Rohingya dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan itu tidak bisa dibiarkan hingga berulang kali.
“Dalam sesi ini saya mendorong anda semua mengeksplorasi segala cara yang diperlukan untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan dan mencari tindakan lebih lanjut dalam peran parlementer kita demi mencapai perdamaian,” tegas Nurhayati.
Nurhayati menambahkan, meskipun Myanmar tidak mengirimkan delegasinya menghadiri World Parliamentary Forum, namun WPF tetap membahas krisis kemanusiaan di Rakhine dan diharapkan dapat menjadi salah satu poin utama dalam Bali Declaration.
Karena lanjut dia, ini masalah bersama yang sudah disepakati PBB. Juga mengenai SDGs, Myanmar sudah ikut dalam persetujuan dunia. Jadi mereka harus menerapkan apa yang sudah komitmen dunia.
Sebagaimana salah satu tema yang akan dibahas delegasi parlemen dunia adalah Ending Violence and Sustaining Peace. Sesi ini merumuskan bagaimana peran parlemen mencegah timbulnya aksi kekerasan dan menciptakan perdamaian.
Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan, sebagai representasi rakyat memiliki kewajiban dan tanggung jawab mendukung pencapain dan target yang tertuang dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Banyak tantangan dihadapi, seperti kemiskinan dan aksi kekerasan.
“Konflik dan aksi kekerasan di masyarakat dan berbagai kawasan dunia, terutama di Rakhine, Myanmar menjadi tantangan kita. Dan itu, harus segera diakhiri,” jelas Novanto.
Novanto menambahkan, sekalipun pemerintah berperan besar dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Berkelanjutan, namun Parlemen memainkan peran lebih penting untuk memastikan seluruh Agenda Pembangunan Berkelanjutan tersebut berjalan sesuai dengan target dan prioritas pembangunan nasional.
“Parlemen dunia punya peran penting mendorong pertumbuhan ekonomi yang terpelihara, inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan,” papar Novanto. #duk