Jakarta, BP
Anggota DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menjelaskan, RAPBN 2018 yang disusun pemerintah tidak realistis di tengah ketidakpastian global, sehingga pemerintah perlu memperhatikan faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Fraksi Gerindra menilai RUU APBN 2018 masih jauh dari harapan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dan kesenjangan nasional. Target penerimaan tidak realistis, perpajakan direvisi berulang-ulang namun tetap tidak tercapai,” ujar Rahayu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8) saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Gerindra menanggapi pokok-pokok pikiran RAPBN tahun 2018.
Sebagaimana diketahui kata Rahayu, asumsi dasar makro ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 5,4% lebih tinggi dari tahun ini sebesar 5,2%. Laju inflasi diproyeksikan 3,5% lebih rendah dari tahun ini sebesar 4,3%. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tahun depan diproyeksikan Rp 13.500 melemah dibandingkan tahun ini Rp 13.400.
Menurut Rahayu, diperlukan pertumbuhan ekonomi 7% untuk menyediakan lapangan kerja memadai dan mampu menyelesaikan perekonomian. Program-program terlampau tinggi, penerimaan perpajakan Rp 1.609,4 triliun sulit dicapai dan diperkirakan shortfall Rp 100 triliun tahun depan.
Dikatakan, pemerintah telah menetapkan pendapatan negara dalam RAPBN 2018 diproyeksikan Rp 1.878,4 triliun, lebih besar dari APBN-P 2017 yakni Rp 1.736 triliun. Selain itu, penerimaan perpajakan Rp 1.609,4 triliun, lebih tinggi dari tahun ini sebesar Rp 1.472,7 triliun.
Sementara itu anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Eni Maulani Saragih meminta pemerintah memperhatikan masyarakat dari berbagai kelas ekonomi, agar pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,4 % dalam RAPBN 2018 dapat dirasakan seluruh masyarakat.
“Pertumbuhan ekomoni 2018 realistis seiring pertumbuhan ekonomi dunia dan domestik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Eni.
Eni Saragih minta angka kemiskinan segera diturunkan dalam RAPBN 2018 dan kestabilan rupiah menjadi salah satu sarana yang bisa digunakan. Pemerintah mesti fokus pada penurunan jumlah angka kemiskinan serta dapat meningkatkan kerjasama dengan Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan rupiah.
Selain itu kata Eni, RAPBN 2018 juga dituntut mampu menghadirkan jawaban dalam tantangan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan satu golongan saja. Yang jelas, penyusunan RAPBN harus menjaga pertumbuhan ekonomi dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. #duk