Palembang, BP
Terkait adanya aksi anarkis yang dilakukan para sopir angkutan kota (Angkot) kepada taksi berbasis dalam jaringan atau yang dikenal taksi online disebut wajar oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumatera Selatan. Pasalnya, saat ini belum ada satu taksi online di Kota Palembang yang memiliki izin operasional.
Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Provinsi Sumsel Sudirman mengungkapkan, aksi yang dilakukan para sopir angkot tentunya wajar karena sopir angkot menilai dengan adanya taksi online ini menggerus pendapatan mereka.
Terlebih lagi, sambung Sudirman, hingga kini taksi online yang telah beroperasi, seperti Go-Car, Grab-Car, dan Uber tidak memiliki trayek sehingga seenaknya saja melintas. Sedangkan taksi konvensional sendiri memiliki trayek, belum lagi untuk membayar pengujian kendaraan bermotor (kir) dan lainnya.
“Karena itu, mungkin para sopir angkot emosi dan melakukan aksi ini,” kata Sudirman, Senin (21/8).
Menurut dia, sejauh ini juga aturan dari Pemerintah Pusat sudah turun Permenhub Nomor 26 tahun 2017. Namun, pengajuan izin dari taksi online sendiri belum ada satu pun yang masuk ke Dishub Provinsi Sumsel.
“Kami belum satu pun merestui operasional taksi online ini, jadi taksi online ini ilegal,” ungkap dia.
Untuk pembatasan kuota yang diminta oleh para sopir angkot, masih dilanjutkan Sudirman, tentu pihaknya belum dapat mengambil tindakan karena belum ada satu pun yang memiliki ini.
“Untuk sementara acuan kami dari Permenhub ini dahulu. Jika ada kekurangan semisal tarif bawah dan atas tentu nantinya kami akan ajukan lagi ke pusat untuk direvisi ulang,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, pihaknya tidak dapat memastikan langkah apa yang diambil untuk mengantisipasi agar kejadian ini tidak terulang. Karena itu, ia berharap taksi online untuk segera mengajukan perizinan agar dilindungi oleh aturan yang berlaku.
“Jadi, untuk antisipasi sementara kami serahkan ke pihak keamanan untuk antisipasi sementara waktu,” pungkasnya. #rio