Ketua DPRD OI Mengundurkan Diri

22

Menempuh PK, Upaya Hukum Luar Biasa

Inderalaya, BP

Setelah adanya pemberitaan di media massa soal kasus hukum yang menimpa dirinya, Ketua DPRD Ogan Ilir (OI) H Ahmad Yani secara legowo, sadar, tanpa tekanan dari pihak manapun akhirnya mengundurkan diri sejak Senin (16/1) dari jabatannya.

Ia mengundurkan diri dengan alasan demi menjaga harkat, martabat, kehormatan kelembagaan dprd dan dimata masyarakat OI. Iapun melalui kuasa hukumnya melakukan peninjauan kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa.

Hal tersebut dikatakan Kuasa hukum dari Ahmad Yani yaitu Dhabi K Gumaira didampingi M Fadli, kemarin. Ia mendapatkan kuasa dari Ahmad Yani yang kemarin menjabat sebagai ketua dprd OI guna menyikapi pemberitaan terakhir soal keputusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) yang telah keluar.

“Saat ini beliau sakit berada di rumah sakit untuk perawatan kesembuhan. Sebenarnya secara langsung melakukan jumpa pers di DPRD OI namun kondisinya tidak memungkinkan. Ya Pak Yani berlapang dada mengundurkan diri demi menjaga harkat martabat kelembagaan masyarakat OI tertanggal 16 Januqri. Disamping itu, karena dia ingin fokus menjalani persoalan hukumnya. Soal kuasa hukum diberikan kepada saya sejak Kamis lalu, ini juga agar tidak terjadi kesimpangsiuran bagi masyarakat OI,”ujar Dhabi kepada BeritaPagi

Bahkan menurutnya dalam waktu dekat akan mengambil upaya hukum peninjauan kembali (PK) peninjauan ke MA melalui Pengadilan Negeri Kayu Agung. Iapun telah mengambil salinan putusan MA di PN Kayuagung.

Baca Juga:  Puskesmas Inderalaya Utamakan Pelayanan Kesehatan Pasien

“Surat pengunduran diri ini adalah sebagai proses hukum dan proses politik yang ditembuskan ke Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, Pimpinan DPRD OI dan Ketua DPD Golkar tingkat 2. Ya mengundurkan diri sebagai proses politik sebagai ketua kemudian mungkin akan di proses di DPRD maupun partai. Soal proses hukum tidak berandai andai jangan terlalu pd, bagaimana proses dijalankan. Kita tetap harus optimis untuk bisa menang dalam perkara ini. Yang jelas ini adalah sosok pemimpin gentleman,”tegasnya

Baca Juga:  ALSA LC Unsri Social Project #3, Moment Peningkatan Minat Baca dan Literasi

Sementara itu Wakil Ketua DPRD OI H Ahmad Syafei belum bisa dimintai keterangan soal hal ini lantaran tengah melakukan kunker ke Mendagri Jakarta, bahkan handphone-nya juga tidak diangkat.

Plt Sekretaris DPRD OI Hj Mukhsina mengatakan sudah menerima surat pengunduran diri Ahmad Yani di DPRD OI pukul 16.00wib, “sekarang saya di Jakarta namun surat itu sudah sampai di kantor diterima oleh staf. Hal ini sudah disampaikan kepada 2 orang wakil ketua dprd, nanti akan dipilih plt ketua DPRD atas hasil rapat 7fraksi. Karena kalau menunggu penunjukan dari Golkar kan memakan waktu karena masih berproses, sementara ketua kan tidak boleh kosong. Jadi kita tunggu saja prosesnya bagaimana nanti hasilnya,”ujarnya

Sebelumnya Ahmad Yani mendapatkan vonis oleh hakim pengadilan tingkat Kasasi, Mahkamah Agung (MA) selama 2 tahun penjara, dalam kasus penipuan terhadap korban Alex yang mengalami kerugian Rp 1,4 Miliar.

Baca Juga:  Tingkatkan PAD, Bupati Panca Sambangi Direktorat Jendral Perikanan Budidaya

Vonis ini lebih tinggi dibandingkan Vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri Kayuaguang dan Pengadilan tinggi Palembang, yang memvonis terdakwa dengan 1 tahun masa percobaan.

Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, Bambang Joko Winarno mengatakan putusan MA dalam perkara bernonor 1147 K/PId 2015, tanggal  21 Desember 2015, itu secara resmi sudah disampaikan ke kejaksaan Negeri OKI. “Untuk eksekusi terdakwa, itu kewenangan kejaksaan Negeri OKI, bahwa putusan MA itu sudah kita beritahukan secara resmi, selain kita beritahukan ke Kejari OKI, putusan itu juga kita beritahukan kepada kuasa hukum terdakwa,” ujarnya.

Dijelaskan Bambang,  setelah keluarnya putusan MA ini, memang masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh, yakni upaya peninjauan kembali (PK). “Tetapi perlu diketahui upaya PK tidak bisa menunda eksekusi putusan MA, dipersilahkan jika akan mengajukan PK, tetapi tidak menunda eksekusi yang menjadi kewenangan kejaksaan,”jelasnya. #hen

 

Komentar Anda
Loading...