# Telat Sahkan Perda APBD 2016
Palembang, BP
Dana Insentif Daerah (DID) untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan pada 2017 akan dihilangkan. Padahal, dana tersebut diberikan sebagai apresiasi pengelolaan keuangan yang baik. Dana yang hilang tersebut cukup besar, sekitar Rp7,5 miliar.
“Memang di 2017 mendatang DID Pemprov Sumsel dihilangkan,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Sumsel Sudarso, Kamis (15/12).
Menurut Sudarso, pemberian DID ini berdasarkan tiga indikator, seperti Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) opini harus wajar, ketepatan waktu pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kesehatan fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencapai 25 persen untuk infrastruktur.
“Hilangnya DID dari pemerintah pusat dikarenakan pengesahaan Perda APBD pada 2016 terjadi keterlambatan,” ujarnya.
Berdasarkan tahun sebelumnya, lanjut Sudarso, Pemprov Sumsel selalu mendapatkan DID tersebut. Sedangkan alasan terjadinya keterlambatan, dirinya mengaku tidak mengetahuinya.
Dikatakan dia, saat penyusunan APBD Sumsel 2016, pihak yang mengulas yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sedangkan APBD kabupaten/kota yang me-review Pemprov Sumsel.
“Mungkin saat review terjadi selisih. Sehingga harus diperbaiki dahulu dan ini tentunya memakan waktu,” tambah Sudarso.
Sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel Laonma PL Tobing mengakui, jika APBD 2016 terjadi keterlambatan. Pengesahan Perda tersebut baru dilakukan pada Januari 2016.
Ia juga menjelaskan, Pemerintah Pusat baru menyetujui setelah di-review pada akhir Desember 2015 silam, sehingga terpaksa untuk pengesahan Perdanya baru dilakukan pada Januari 2016. “Karena itu, hilanglah duit kita sekitar Rp7,5 miliar untuk tahun 2017 mendatang,” singkatnya. #rio