Jakarta, BP
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan, pembahasan soal agama, suku, dan aliran sudah selesai. Yang perlu dibicarakan bagaimana agar masyarakat terus bersatu, saling menghargai agar pembangunan di segala bidang bisa berjalan sesuai harapan. “Kita telah merdeka 71 tahun lalu sehingga tidak waktu lagi mempersoalkan agama atau latar belakang seseorang menjadi pemimpin,” ujar Zulkifli di ruang kerjanya Gedung MPR RI, Jakarta, Selasa (9/8).
Menurut Zulkifli, siapa saja warga negara Indonesia bisa menjadi gubernur, bupati, menteri, atau pejabat lain tanpa mempersoalkan agama dan latar belakangnya. Yang penting, dia disukai masyarakat dan cinta terhadap NKRI.
Zulkifli mengakui, toleransi antarsesama mulai pudar, musyawarah mufakat sudah ditinggalkan, tidak ada lagi menghargai satu sama lain, serta mudah terprovokasi. Yang menyesalkan, terjadi konflik masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
“Konflik di sana sini karena pemahaman tentang NKRI, Bhineka Tunggal Ika, UUD 45, dan Pancasila sangat minim, plus kesenjangan ekonomi. Oleh sebab itu MPR terus menyosialisasikan empat pilar sebagai dasar pijakan berbangsa dan bernegara,” kata Zul.
Soal pembangunan berkesinambungan, Zul menambahkan, sepuluh fraksi MPR RI sepakat dengan ide menghidupkan kembali konsep pembangunan garis besar haluan negara (GBHN). Masa berlakunya untuk MPR RI periode ke depan, bukan sekarang. “Kalau berlaku sekarang khawatir akan menimbulkan konflik of interest, konflik kepentingan,” ujarnya.
Dikatakan, haluan negara penting, karena implementasi otonomi daerah saat ini justru melebihi negara federal. Sebab, banyak kepala daerah yang tidak mematahui dan tunduk kepada pemerintah pusat. Mereka merasa bukan bagian dari pusat, dan mereka mengklaim telah dipilih langsung oleh rakyat. Wilayah kerjanya pun dianggap milik sendiri. “Ini yang tidak boleh terjadi, sehingga diperlukan haluan negara,” tambahnya. #duk