Palembang, BP
Meski bukan sebagai partai pengusung, namun Partai Bulan Bintang (PBB) merasa terpanggil mendorong percepatan pengisian kekosongan kepala daerah di Kabupaten Ogan Ilir pasca- penahanan Bupati non aktif AW Nofiandi Mawardi terkait dugaan terlibat narkoba.
“Secara de facto Wakil Bupati kosong. Secara dejure masih dalam proses. Yang tergabung dalan Fraksi Gabungan Berkibar dalam ketentuan yang baru kita bahas PP dari UU No 23 belum keluar. Jangan sampai lambat. Itu harus segera diisi,” kata anggota Komisi IV DPRD OI Rahmadi Djakfar yang juga Wakil Sekretaris DPW PBB Sumsel didampingi Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Ogan Ilir Kusharyadi Alun yang juga Wakil Ketua/Ketua Bapilu DPW PBB Sumsel (tengah) dan Sekretaris DPW PBB Sumsel Misnan Hartono SH memberikan keterangan di Kantor DPW PBB, Rabu (13/4).
Ditambahkannya, kepala daerah defenitif di Kabupaten Ogan Ilir sangat mendesak, apalagi sudah ada dari surat Gubernur Sumsel Nomor 130/1036/II/2016 memerintahkan DPRD untuk memproses usul pengangkatan Ilyas dari Wakil Bupati menjadi Bupati Ilyas sebagai Bupati.
Memproses usul pemberhentian Ilyas sebagai Wabup definitip dan sampai sekarang masih pembahasan di DPRD OI untuk menuju ke Badan Musyawarah (Banmus) DPRD OI.
“Yang lain-lain kita tunggu perkembangan karena Bulan Bintang ada dua kursi dari 40 di DPRD OI dan kita juga tidak mau mendahului apa keputusa DPRD tapi yang jelas proses sedang berlangsung,” katanya.
Dalam permasalahan ini tidak ada jatah-jatahan dan tidak ada mutlak-mutlakan yang diatur adalah partai pengusung yang berhak mengusung .
“Jangan sampai ada kekosongan pemerintah. Agar proses hukumnya cepat. Kalau di OI, Insya Allah tidak akan molor karena masa jabatannya masih sangat panjang dan baru. Di OI ini ‘kan cepat putusan Mendagri, timpang kalau tidak ada wakil bupati,” kata Rahmadi Djakfar.
Karena itu pihaknya berkoordinasi dengan DPW PBB Sumsel sebagai anggota DPRD OI sekaligus pengurus DPW PBB Sumsel.
Sedangkan Sekretaris DPW PBB Sumsel Misnan Hartono SH mengatakan pihaknya segaja memanggil dua anggota dewan kader PBB untuk berkoordinasi menyikapi hal ini.
“Sengaja kami memanggil dua anggota kita menyikapi kekosongan pemerintahan di OI. Agar berkoordinasi dengan pengurus wilayah. Kita ingin kabupaten OI ini di masa mendatang bisa berjalan dengan baik sebagai harapan masyarakat,” kata Misnan Hartono, SH. #osk