#Bisa Memberatkan APBD Sumsel
Palembang, BP
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumsel Laonma PLTobing memastikan akhir Maret 2016 pendataan guru sudah harus selesai.
“Lalu kita bahas di bulan Juli untuk DAU dan di situ alokasinya dapat,” katanya ketika ditemui di DPRD Sumsel, Jumat (26/2).
Jumlah guru SMA/SMK dari kabupaten kota yang akan masuk ke Provinsi Sumsel menurutnya sekitar 9.000 lebih guru.
“Kalau masalah gajinya tidak ada masalah yang bermasalah ini kita harus hitung kembali TPP guru, ini harus dikaji ulang, kebijakan harus dibuat lagi, kalau kita harus bayar Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) 9.000 guru mati kita, membebani APBD,” katanya.
Sedangkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menurutnya otomatis akan kembali ke Provinsi. ”Untuk operasional sekolah ada BOS, tapi untuk pemeliharaan sekolah membengkak juga. Kalau sekarang belum membengkak, kita lihat hitungan jumlah gurunya,” katanya.
Mengenai kreteria pemberian TPP bagi guru belum diketahui karena masih dikaji dan dipelajari pihaknya.
Sedangkan Kepala Sekolah SMKN I Palembang, Zulkarnain, Mpd mengatakan setelah Oktober 2016 guru sudah tidak bisa lagi pindah.
“Kami bukan setuju dan tidak setuju, karena perintah undang-undang dan harus dijalankan,” katanya.
Soal anggaran membayar gaji dan TPP guru, menurutnya, sudah ada yang mengaturnya dan semuanya dibayar APBN semua.
Dia setuju dengan pengalihan kewenangan SMA/SMK ke provinsi karena mempersingkat jalur birokrasi sehingga tidak berbelit-belit.
“Selama ini kadang berbelit-belit akibatnya gaji guru honor nyangkut dua bulan, sebenarnya bagus semua, karena pendidikan diatur dari pusat,” katanya.#osk