Palembang, BP
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang menilai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palembang dapat mengambil kebijakan untuk intervensi harga baik itu berupa operasi pasar, pasar murah dan kegiatan sejenisnya. Hal tersebut guna meredam gejolak harga di masyarakat.
Kepala BPS Kota Palembang Reflin Arda mengatakan, meski TPID dapat melakukan intervensi pasar, namun penentuan intervensi pasar harus berdasarkan data yang valid baik itu terkait harga maupun kantong-kantong produksi terutama bahan pangan.
“Dengan adanya data dan informasi yang valid, dapat ditentukan waktu yang tepat untuk intervensi apakah sebelum gejolak harga atau saat gejolak harga terjadi,” kata dia, usai rapat koordinasi TPID Kota Palembang, di Kantor Perwakilan BI Sumsel, Selasa (23/2).
Maka dari itu, pihaknya mengusulkan agar diadakan survei harga yang periodenya lebih pendek (bisa harian atau mingguan). Hasil survey tersebut nantinya dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan khususnya untuk melakukan intervensi harga apabila ada kenaikan atau penurunan.
“Dengan periode survei yang lebih pendek, diharapkan pengambilan kebijakan intervensi tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga dapat segera meredam gejolak harga di masyarakat,” katanya.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel Juli Budi Winantya mengatakan, tugas TPID secara umum berada di bidang produksi, distribusi, koordinasi dan komunikasi.
“Khusus di bidang komunikasi menjadi sangat penting karena bisa saja suatu daerah tidak ada masalah produksi dan distribusi tapi mengalami inflasi. Misalnya ada berita bahwa akan ada kenaikan harga elpiji 3 kg, pedagang dan distributor akan menunda penjualan menunggu harga naik sehingga terjadi inflasi,” kata dia.
Maka dari itu, dengan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan dinas dan instansi terkait, kejadian tersebut bisa diredam sehingga tidak mengakibatkan masyarakat menjadi panik yang dapat menyebabkan inflasi. “ Komunikasi juga diperlukan terutama untuk meredam ekspekatasi inflasi masyarakat menjelang hari besar keagamaan,” sebutnya.
Seperti dengan bekerja sama dengan para ulama untuk mengajak masyarakat agar dapat belanja secara bijak sesuai dengan keperluan. Dalam hal tersebut, TPID Provinsi telah mengadakan kerjasama dengan media massa lokal untuk menyediakan kolom khusus yang berisi kegiatan pengendalian inflasi.
Ketua TPID Kota Palembang, H Ucok Hidayat mengatakan, agar seluruh SKPD yang terlibat dalam TPID dapat berkoordinasi secara lebih intens dan menjalankan tugasnya dengan baik terutama dalam hal pengendalian harga yang telah diamanatkan melalui Inmendagri terutama dalam kondisi saat ini. “ Seluruh upaya tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat Kota Palembang,” katanya.
Menurutnya, pada prinsipnya kegiatan pengendalian inflasi adalah tugas masing-masing SKPD yang dalam forum TPID dikompilasikan menjadi suatu konsep rencana kerja ke depan. “ Jika selama ini SKPD bekerja di bidang masing-masing, nantinya diharapkan seluruh SKPD yang terlibat dalam TPID dapat mempunyai program kerja bersama yang saling bersinergi,” katanya.
Dengan demikian, jika ke depan ada permasalahan yang harus segera diatasi di tingkat kebijakan, akan diadakan rapat TPID yang akan dipimpin oleh Walikota. “Adapun terkait dengan anggaran, SKPD dapat merencanakan penganggaran terkait kegiatan pengendalian inflasi untuk tahun depan secara lebih dini. Semoga apa yang telah kita mulai dengan baik, dapat kita laksanakan dengan baik pula,” pungkasnya. #ren/ril