Jakarta, BP
Banyak penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan, bukan karena faktor tindakan manusia saja, melainkan juga faktor lain. Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin menjelaskan, kebakaran hutan di Sumsel disebabkan, antara lain, ulah manusia, kelalaian perusahaan perkebunan, dan lahan gambut.
Pemprov Sumsel telah melakukan berbagai upaya untuk memadamkan api dengan cara melibatkan masyarakat maupun pemadaman dari darat dan udara atau water bombing.
“Sumsel telah melakukan tanggap darurat dan menggunakan water bombing sebelum pemerintah pusat menyarankan. Kepolisian juga telah menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat membakar hutan,” ujar Alex Noerdin usai mengadakan pertemuan di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Selasa (15/9).
Di hadapan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Hidup Siti Nurbaya, Panglima TNI Gatot Nurmantio, Kapolri Badrodin Haiti dan Menkopolhukam Luhut Panjaitan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Alex mengungkapkan, yang paling sulit mengatasi kebakaran hutan adalah kebakaran lahan gambut.
“Perlu diketahui lahan gambut di Sumsel mencapai 1,4 juta hektar. Bila musim kemarau berkepanjangan, lahan gambut bisa terbakar sendiri meski tidak dibakar. Karena bergesekan dengan ranting saja lahan gambut bisa terbakar,” urainya.
Pemprov Sumsel telah menyiapkan sejumlah puskesmas yang tersebar di setiap kecamatan untuk memberi pertolongan bagi masyarakat yang kena infeksi saluran pernapasan atau (ISPA). Pemprov Sumsel telah memberlakukan siaga ISPA 24 jam.
Ke depan, Pemprov Sumsel akan lebih melakukan pencegahan ketimbang memadamkan api. Seperti dengan membangun sistem sekat kanal untuk membasahi gambut sebagai antisipasi mencegah kebakaran hutan dan lahan jangka panjang. Pembangunan sistem sekat kanal dimulai setelah masa tanggap darurat bencana asap di Sumsel selesai.
Alex berharap kepada media untuk memberikan porsi berimbang dalam pemberitaan soal kebakaran hutan, bagaimana yang telah dilakukan pemerintah setempat dan apa hasil yang didapatkan.
Pada bagian lain, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, pihaknya telah menangkap beberapa orang yang diduga membakar hutan dan sejumlah perusahaan yang diduga ikut membakar hutan.
“Sudah diproses mereka yang diduga membakar hutan. Sepuluh perusahaan kami rekomendasikan kepada Kemenhut untuk dicabut izinnya. Dan hingga sekarang polisi masih menyelidiki dan menginvestigasi penyebab kebakaran hutan,” tegas Kapolri.
Walaupun titik api terus berkurang, satgas darat terus melakukan patroli baik untuk pemadaman maupun mencari titik api.
Sementara itu, Menko Polhukam Luhut Panjaitan dalam pertemuan itu meminta agar para kepala daerah serius menangani bencana asap. Dia menginstruksikan agar keadaan tanggap darurat asap ini ditanggapi serius.
“Oleh karena itu (pemerintah-red) pusat dan daerah harus saling padu, kompak untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak ada saling menyalahkan tapi semua elemen harus saling koordinasi,” katanya.
Dia meminta kepada kepala daerah untuk melihat kembali Inpres No 16 tahun 2011 terkait semua tugas pokok serta tanggung jawab kepala daerah dalam menangani kebakaran, agar tidak semakin meluas.
Luhut juga meminta agar masalah penyakit terkait asap segera ditangani. Politisi partai PDI Perjuangan tersebut meminta Kementerian Kesehatan aktif melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan.
Terkait perusahaan yang terbukti melanggar, Luhut pun meminta para kepala daerah dan instansi bersikap tegas terkait para pembakar lahan. Luhut meminta agar proses perizinan perusahaan yang lahannya terbakar dicabut.
“Proses pencabutan izin dari lahan-lahan yang terbakar itu supaya dilakukan jadi tidak ada lagi kompromi dalam hal ini. Itu juga diperintahkan Presiden. Jadi kita ingin menunjukkan kepada negara tetangga bahwa pemerintah ikut andil dan tegas dalam menindak orang yang melanggar,” tegas dia.
Luhut juga meminta kepada BMKG agar mendistribusikan data curah hujan kepada para kepala daerah yang terpapar asap. “Hal itu harus dilakukan sebulan-dua bulan ke depan agar masa kritis bisa terlewati dengan baik. Jadi antisipasi semua jangan sampai terjadi hal-hal di luar kontrol,” urai Luhut.
Luhut geram dengan ulah sejumlah pejabat yang tak hadir dalam rapat membahas penanganan asap. Kepala daerah yang hadir Gubernur Sumsel, Gubernur Riau, dan Gubernur Jambi, sementara Gubernur Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat sampai pertemuan selesai tidak datang. Luhut meminta agar pada rapat berikutnya yang akan digelar 10 hari sekali, para pejabat seluruhnya hadir tanpa diwakili.
“Seminggu sekali dan dua bulan ke depan itu adalah masa kritis dan kita setiap 10 hari sekali ketemu di kantornya Ibu Siti (Menteri LHK-red) untuk laporan. Kalau bisa semua gubernur jangan diwakili,” tambahnya. #idz/duk