KNKT Harusnya di Bawah Presiden, Bukan Kemenhub
Jakarta, BP
Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Prancis menegaskan, penyebab kecelakaan pesawat seringkali tidak terungkap sehingga sulit memperbaiki kekurangan maupun kesalahan penerbangan. “Hingga saat ini penyebab kecelakaan Adam Air belum dan Air Asia di Medan belum terungkap meski kotak hitam (black box) sudah ditemukan. Ini diduga akibat KNKT masih di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, bukan Presiden RI,” ujar Fary Djemy Prancis Ketua Komisi V DPR RI di Ruangan Wartawan DPR, Jakarta, Kamis (20/8).
Menurut Fery, dulu ada peraturan presiden tentang struktur KNKT yang langsung berada di bawah tanggung jawab, tapi sampai sekarang struktur KNKT belum dilantik. Itu artinya KNKT tetap di bawah Kemenhub.
Karena itu, lanjut dia, DPR dalam waktu dekat akan mengundang KNKT untuk mempertanyakan kinerja dan pertanggungjawaban dari lembaga pengawas penerbangan itu.
Namun demikian DPR RI mengapresiasi Timsar Gabungan, yang telah berhasil mengevakuasi korban kurang dari 48 jam, menemukan kotak hitam, mengidentifikasi, dan diharapkan KNKT mampu mengungkap penyebab jatuhnya peswat Trigana Air di Papua beberapa hari lalu dan menyelesaikan sembilan manifest (nama yang berbeda dengan di tiket penerbangan.
Khusus untuk bandara-bandara di Papua, Fary Djemy meminta agar pengawasan dan pengamanannya ditingkatkan secara menyeluruh. Baik dari instrumen, dan radar, mengingat tingkat kecelakaan pesawat di Papua tergolong tinggi.
Pakar transportasi udara dari trisakti Suharto AM mengatakan, Indonesia harus perkuat penerbangan di dalam negeri atau domestik. Sebab, transportasi udara menjadi tulang punggung perekonomian dan pembangunan. Khususnya di Papua, agar tidak terjadi ketimpangan, namun perlu mempertimbangkan transportasi darat dan laut.
Soalnya, dari 245 juta penduduk Indonesia, ternyata yang naik pesawat belum 10 persen. Asumsinya seseorang baru 7 kali setiap tahun naik pesawat. Tapi yang moderat 4 kali satu tahun. “Indonesia memiliki potensi besar di bidang penerbangan dan dunia mengincar pasar Indonesia. Apalagi, kelas menengah kita sudah mencapai 120 juta orang tahun 2010 yang pengeluarannya 2 – 10 dollar AS,” tegas Suharto.
Suharto menambahkan, Indonesia harus menyempurnakan sistim dan kualitas transportasi penerbangan domestik dari semua aspek: infrastruktur, SDM, operator, dan regulator baru bisa bersaing dengan dunia internasional. Seperti Di Papua, infrastrukturnya harus ditingkatkan, karena masih ada landasan yang bolong-bolong, serta banyak binatang berkeliaran.
Asal tahu saja kata Suharto, tingkat kecelakaan pesawat di Indonesia masuk kategori II, sama seperti Nigeria, Ethiofia, Guyana. Itu sebab pemerintah harus menyiapkan infrastruktur termasuk pilot. “ KNKT sesuai dengan UU No.1 tahun 2009 tentang keselamatan penerbangan harus independen. Sebab, temuan dari KNKT itu menjadi indikator dari kinerja Menhub RI,” paparnya. #duk
