Gerindra Belum Tentukan Sanksi Bagi Adam Munandar
Palembang, BP
PDI Perjuangan mengambil sikap tegas berupa pemecatan terhadap kadernya, Bambang Karyanto yang tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Sabtu (20/6) lalu. Sikap ini berbeda dengan Partai Gerindra terhadap kadernya Adam Munandar yang juga tertangkap pada OTT KPK tersebut.
Hingga kini, Gerindra belum memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap kadernya itu.
Wakil ketua umum bidang hukum DPP Partai Gerindra Ahmad Supadmi Dasco mengatakan sanksi apa yang akan diberikan kepada Adam Munandar akan diputuskan pada sidang mahkamah partai Gerindra.
“Rapat akan dilakukan dalam waktu dekat, yang pasti akan diberikan sanksi yang keras terhadap yang bersangkutan,” katanya saat dihubungi Beritapagi, Senin (22/6) kemarin.
Sejak awal, dijelaskannya jika sejak awal pihaknya sudah menyampaikan dan mewanti-wanti seluruh kader gerindra yang menjadi anggota legislatif dengan penandatanganan fakta integritas.
“Mereka yang terpilih baik sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten/kota kalau mereka melakukan hal-jal tercela dan melakukan tindak pidana konsekuensi dan sanksinya pasti ada,” jelas Ahmad.
Mengenai sanksi apa yang akan diberikan pada Adam Munandar yang telah jelas tertangkap tangan, menurut Ahmad, mahkamah partai akan segera bersidang untuk memutuskan sanksi yang akan diberikan kepada Adam Munandar.
“Kalau seperti tertangkap tangan, maka sanksi yang diberikan akan sangat berat hingga pemecatan kader yang bersangkutan,” katanya.
Ahmad pun menuturkan kejadian yang menimpa kader partai gerindra Adam Munandar ini agar ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kader lainnya.
“Kader-kader yang lain agar melakukan tugas dan fungsi yang ada sesuai aturan dan jangan mudah tergoda,” tuturnya.
Pernyataan yang sama dikatakan Sekretaris DPD Partai Gerindra DPRD Sumsel, Nopran Marjani. Menurutnya, sampai saat ini DPD belum menerima surat resmi megenai hal itu.
”Karena ini sudah masuk ranah hukum, maka kita serahkan kepada proses hukum yang berlaku. Akan tetapi disini saya tegaskan kalau yang dilakukan yang bersangkutan adalah pribadinya, dan tidak ada kaitannya dengan partai,” tegasnya.
Disinggung soal sanksi, Nopran menegaskan, semuanya telah jelas, karena sebelum dilantik semua kader telah menandatangani fakta integitas yang salah satu poinnya tidak melakukan korupsi. Bagi yang melanggar maka akan mendapatkan sanksi tegas berupa pemecatan dari partai.
”Kita memang sangat tegas dengan masalah seperti ini. Ini adalah peringatan bagi seluruh anggota dewan terutama dari Gerindra, untuk tidak coba-coba melakukan transaksi diluar aturan,” tegas Nopran sembari mengatakan, dalam waktu dekat Gerindra akan memanggil seluruh anggota dewan untuk mengingatkan kembali fakta integritas yang telah dibuat.
Sedangkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) HM Giri Ramandha Nazaruddin Kiemas, mengaku sangat menyesalkan kejadian OTT terhadap kadernya Bambang Karyanto. Atas kesalahan tersebut, yang bersangkutan resmi dipecat pihak DPD PDIP Sumsel.
“Kami memutuskan Saudara Bambang Karyanto dipecat dari keanggotaan partai, dengan pemecatan tersebut yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai dan DPRD Muba,” kata Giri didampingi Bendahara DPD PDIP Sumsel Yudha Rinaldi, sekretaris DPD PDIP Sumsel Ilyas Panji Alam, Wakil Ketua bidang politik DPD PDIP Sumsel Darmadi Jufri, Wakil Ketua bidang kehormatan DPD PDIP Sumsel MA Gantada, di kantor DPD PDIP Sumsel, Minggu (21/6).
Tidak hanya itu, Giri juga menegaskan pihaknya tidak akan melakukan advokasi kepada Bambang Karyanto.
Giri juga menjelaskan pemecatan diberikan karena yang bersangkutan tidak mampu menjaga marwah dan martabat PDIP, serta melanggar anggaran dasar partai pasal 22 tentang larangan anggota dan perintah ketua umum, dimana setiap anggota partai dilarang terlibat dalam tindakan-tindakan yang merugikan nama baik partai dan rakyat.
“Pemecatan ini merupakan komitmen dan konsistensi PDI Perjuangan dalam upaya mendukung secara penuh pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu apa yang terjadi merupakan pembelajaran berharga bagi seluruh kader PDIP, untuk terus menjalankan instruksi ketua umum partai,” jelasnya.
Agar kejadian yang sama tidak terjadi, Giri mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengumpulkan semua anggota dewan dari PDIP, untuk mengingatkan kembali intruksi DPP PDI Perjuangan.
“Kita akan ingatkan kembali apa yang menjadi instruksi DPP,” tukas Giri. #jon