Palembang, BP
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Palembang tidak akan melayani perizinan bagi perusahaan yang belum mendaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Hal ini seiring dengan mulai diberlakukannya sistem pelayanan bersyarat sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 yang mengatur tentang sanksi yang diberikan pada pemberi kerja yang tidak terdaftar BPJS.
“Bagi yang hendak mengurus sejumlah perizinan di KPPT, akan ada syarat tambahan. Jika belum terdaftar BPJS dan tidak bisa menunjukkan bukti setor pembayaran keanggotaan, maka berkas yang warga ajukan tidak akan diterima,” kata Kasubag Tata Usaha KPPT Palembang Meidiyarni, Selasa (12/5).
Dikatakan, perizinan yang tidak dilayani seperti pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk usaha. KPPT tidak akan melayani berkas khususnya yang diajukan oleh pihak pemberi kerja perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kebijakan ini dikatakan tidak dibuat sepihak oleh Pemko Palembang dan BPJS Kota Palembang. Namun ini kebijakan semua wilayah di Indonesia. Saat ini masih dalam tahap sosialisasi sebab masih menunggu proses Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak BPJS Kesehatan. #ren