Palembang, BP
Pemerintah Uni Eropa menyuarakan untuk tidak mengonsumsi makanan berbahan CPO yang berasal dari sawit. Hal ini mengancam ekspor Tanah Air khususnya Sumsel.
Ekspor sawit terjegal kampanye hitam, terkait isu luar negeri yang menyuarakan pelarangan menggunakan makanan berkandungan Crude Palm Oil (CPO). Hal itu otomatis akan mengancam distribusi ekspor sawit termasuk ekspor Sumatera Selatan (Sumsel), lantaran permintaan pasar dimungkinkan akan menurun dalam jangka waktu ke depan.
“Yang menjadi kendala kami saat ini, pemerintah Uni Eropa menyuarakan untuk tidak mengonsumsi makanan berbahan CPO yang berasal dari sawit (kampanye negatif-red),” kata Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumsel Hary Hartanto, Kamis (20/3) kemarin.
Bahkan, kampanye negatif itu sudah tertera pada lebel makanan. Kondisi ini jelas memprihatinkan, lantaran ekpor CPO Indonesia menjadi penyumbang besar. “Kelapa sawit dinilai tidak ramah lingkungan, kandungan di dalamnya tidak sehat, bisa menyebabkan kolesterol dan lain-lain. Gapki sudah menyampaikan ini ke pemerintah, termasuk kementerian perdagangan namun masih belum mendapatkan solusi,” ujarnya.
Kendati mendapat ancaman dari kampanye negatif itu, menurut dia produksi CPO saat ini jauh lebih ekonomis dibanding minyak bunga matahari, jagung dan lain-lain yang diklaim lebih sehat di luar negeri. Ini menjadi indikasi pihaknya masih optimis terhadap CPO.
“Bayangkan saja, di Indonesia terdapat sekitar 9,3 juta hektar hingga 9,4 juta hektar kebun sawit yang tersebar di pulau Sumatera, di Jawa Barat, Kalimantan, Papua dan Sulawesi, ini menghasilkan produksi CPO lebih tinggi dibandingkan kedelai di seluruh dunia sebanyak 200 juta hektar, “ katanya.
Sawit juga memiliki jangka waktu bertahan yang panjang yakni hingga berusia 25 tahun. Dengan tingkat produksi yang tinggi dan cukup meyakinkan dunia termasuk masyarakat Indonesia sendiri dan sangat menopang neraca perdagangan.
“Selain kampanye negatif itu, kami berharap pajak bea ke luar yang disetor bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan pada akses perkebunan. Selain itu bisa meningkatkan kemudahan distribusi, hal itu akan memperkuat ekspor CPO Indonesia ke luar negeri,” kata dia.
Terkait keberadaan produk biodiesel yang telah dicanangkan oleh pemerintah, pihaknya mengharapkan dapat mengurangi ketergantungan pengusaha Indonesia terhadap pasar ekspor. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) nantinya akan memperkuat posisi pengusaha dalam melakukan penawaran harga (CPO) agar lebih baik.
“Selama ini pengusaha kelapa sawit Indonesia sangat bergantung pada pasar ekspor. Hal itu lantaran penyerapan produk turunan CPO masih sangat kecil. Tidak heran ketika, kondisi ekonomi global menurun juga akan berpengaruh pada harga kelapa sawit yang juga ikut anjlok,” pungkasnya. #ren