Belanja Daerah Palembang 2027 Diusulkan Rp4,84 Triliun, Ini Tanggapan Pemkot 

10
Palembang,BP-Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengusulkan belanja daerah sebesar Rp4,84 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta mendukung program prioritas pembangunan kota.

Usulan RAPBD tersebut disampaikan langsung Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, dalam Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I DPRD Kota Palembang, Senin (16/11/2026).

Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Palembang itu, Ratu Dewa menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukung sebagai bahan pembahasan bersama legislatif.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Palembang, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Baca Juga:  Polda Sumsel Ungkap Prostitusi Online Aplikasi Michat

Berdasarkan rancangan yang diajukan, pendapatan daerah Kota Palembang pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp4.773.053.014.463 atau sekitar Rp4,77 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp4.841.503.018.554,10 atau sekitar Rp4,84 triliun.

Ratu Dewa mengatakan, besarnya anggaran belanja tersebut tidak sekadar untuk membiayai kegiatan pemerintahan, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap kebutuhan masyarakat.

Karena itu, program peningkatan pelayanan dasar dan kualitas kehidupan warga menjadi salah satu arah utama dalam penyusunan anggaran pembangunan tahun depan.

“Anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan implementasi program dan kegiatan yang diprioritaskan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dasar guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kota Palembang,” ujar Ratu Dewa.

Ia menjelaskan, penyusunan RAPBD 2027 telah mengacu pada kesepakatan antara Pemkot Palembang dan DPRD mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Baca Juga:  Andalkan Catur dan Karate

Kesepakatan tersebut menjadi pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran berdasarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Atas kesepakatan tersebut, Ratu Dewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Palembang yang telah bersama-sama merumuskan arah kebijakan anggaran daerah.

“Terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah menyepakati bersama KUA dan PPAS Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran masing-masing,” ungkapnya.

Sementara itu, dari sisi pembiayaan, Pemkot Palembang merencanakan pembiayaan netto sebesar Rp68.450.004.091,10 atau sekitar Rp68,45 miliar.

Dana tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang dimanfaatkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah.

Baca Juga:  Gubernur Gelar Open House di Kediaman Pribadi

Dengan skema tersebut, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan dalam rancangan APBD 2027 direncanakan nihil atau berimbang.

Setelah penyampaian RAPBD, tahapan berikutnya adalah pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ratu Dewa berharap pembahasan tersebut dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Harapan kami, melalui pembahasan bersama DPRD, rancangan APBD ini dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, sehingga program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal,” pungkasnya.#udi

Komentar Anda
Loading...