Palembang,BP- Laju inflasi Kota Palembang pada September 2026 tercatat mengalami penurunan menjadi 2,40 persen secara tahunan (year on year/yoy). Meski masih berada dalam sasaran inflasi nasional, pemerintah daerah tetap mewaspadai tekanan harga akibat gangguan pasokan pangan dan kenaikan sejumlah komoditas energi.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M.Si., saat menyampaikan rilis perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) September 2026 sekaligus Berita Resmi Statistik Pariwisata Kota Palembang.
Menurut Ratu Dewa, penyampaian data ekonomi secara berkala menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan pemerintah, terutama untuk mengantisipasi perubahan harga barang dan jasa yang berpengaruh terhadap inflasi.
Berdasarkan data perkembangan IHK, inflasi Palembang pada September 2026 berada di angka 2,40 persen (yoy), turun dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 2,48 persen.
Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus-minus 1 persen.
Namun, pemerintah tetap menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya dampak fenomena El Nino serta kondisi cuaca panas dan kemarau panjang yang berpengaruh terhadap produksi pangan.
Komoditas cabai menjadi salah satu yang terdampak. Cuaca ekstrem menyebabkan bunga cabai mengalami kerontokan hingga terjadi gagal panen di sejumlah daerah penghasil. Kondisi ini membuat pasokan berkurang dan berpotensi mendorong kenaikan harga di pasar.
Selain pangan, perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi juga menjadi perhatian. Harga Pertamax Turbo mengalami kenaikan dari Rp18.700 menjadi Rp20.000 per liter, Dexlite dari Rp20.150 menjadi Rp24.200 per liter, serta Pertamina Dex dari Rp21.650 menjadi Rp25.750 per liter.
Ketersediaan beras premium kemasan lima kilogram juga menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
Untuk mengendalikan inflasi, Pemkot Palembang bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjalankan strategi 4K, yakni menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Dari sisi pasokan, pemerintah melakukan kerja sama antardaerah, operasi pasar, serta menyiapkan rencana penambahan cadangan pangan. Sementara untuk menjaga daya beli masyarakat, pasar murah terus didorong hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
Pada aspek distribusi, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti perbaikan infrastruktur jalan, revitalisasi pasar, serta pengaturan arus distribusi barang. Sedangkan komunikasi publik diperkuat melalui penyampaian informasi harga dan koordinasi dengan daerah penghasil, distributor, hingga agen komoditas.
Di sektor pariwisata, Kota Palembang mencatat pertumbuhan perjalanan wisatawan nusantara. Pada Agustus 2026, jumlah perjalanan wisatawan nusantara menuju Palembang mencapai 550.381 perjalanan atau meningkat 3,56 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Namun, pertumbuhan jumlah perjalanan tersebut belum sepenuhnya diikuti peningkatan tingkat hunian hotel berbintang.
Tingkat hunian hotel bintang empat pada Agustus 2026 tercatat sebesar 60,91 persen, turun dibandingkan Juli 2026 yang mencapai 66,56 persen. Sementara hotel bintang lima berada di angka 52,95 persen, menurun dari 56,78 persen pada bulan sebelumnya.
Dari sisi lama menginap, tamu hotel berbintang masih mencatat angka lebih tinggi dibandingkan hotel nonbintang. Rata-rata lama menginap di hotel berbintang mencapai 1,38 malam, sedangkan hotel nonbintang sebesar 1,14 hari.
Ratu Dewa mengatakan pengendalian inflasi dan pengembangan sektor pariwisata memiliki keterkaitan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Menurutnya, harga pangan yang stabil, distribusi yang lancar, serta iklim ekonomi yang kondusif menjadi faktor penting dalam memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Palembang.
Pemkot Palembang juga mengapresiasi peran Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, TPID, serta seluruh pihak yang terlibat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Ke depan, sinergi lintas sektor akan terus diperkuat dengan menjadikan data sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi Palembang dapat berjalan secara berkelanjutan.#udi