Dalam Satu Tahun, Pemkot Palembang Klaim Pertumbuhan Ekonomi 5,82 Persen , Ini Tanggapan Bagindo Togar
Palembang,BP- Pemerintah Kota Palembang mengklaim sejumlah capaian positif dalam satu tahun terakhir kepemimpinan Ratu Dewa -Prima Salam (RDPS). Di antaranya pertumbuhan ekonomi yang disebut mencapai 5,82 persen serta penurunan angka kemiskinan hingga 9,04 persen. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil kerja keras pemerintah dalam mendorong pembangunan dan pemulihan ekonomi daerah.
Pengamat politik dan sosial di Sumatera Selatan (Sumsel) Bagindo Togar BB menilai pemerintah kota Palembang masih perlu bekerja lebih keras untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan secara menyeluruh.
Dia melihat selama satu tahun terakhir belum terlihat perubahan signifikan, terutama dalam sektor fasilitas umum dan infrastruktur dasar.
“Secara kasat mata, pembenahan fasilitas umum dan infrastruktur belum menunjukkan perubahan yang nyata. Ini yang menjadi perhatian,” katanya, Selasa (24/2/2026).
Ia menilai, pembangunan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui angka statistik, tetapi juga harus tercermin dalam perbaikan layanan publik dan kualitas infrastruktur yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah kegiatan pemerintah yang dinilai lebih menonjolkan publikasi di media sosial dibandingkan substansi kerja di lapangan. Menurutnya, aktivitas seperti penanganan kebakaran seharusnya lebih difokuskan pada evaluasi sistem dan peningkatan profesionalitas, bukan sekadar menjadi bahan konten.
“Kegiatan seperti pemadaman kebakaran misalnya, terkesan lebih ditampilkan sebagai konten, bukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanganannya,” katanya.
Bagindo Togar juga menilai peran camat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum dimaksimalkan. Ia menyebut koordinasi internal pemerintahan masih perlu diperkuat agar pelayanan publik berjalan lebih efektif.
Ia juga menyoroti hubungan antara eksekutif dan legislatif yang menurutnya belum sepenuhnya harmonis. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada fungsi pengawasan DPRD yang belum berjalan optimal.
Terkait klaim pertumbuhan ekonomi sebesar 5,82 persen, ia mempertanyakan sumber pertumbuhan tersebut serta sejauh mana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Angka pertumbuhan ekonomi harus dijelaskan secara rinci. Apakah berdampak pada penurunan pengangguran? Apakah pendapatan per kapita meningkat? Ini perlu disampaikan secara transparan agar publik memahami konteksnya,” tegasnya.
Ia juga menyinggung klaim penurunan angka kemiskinan hingga 9,04 persen. Menurutnya, data statistik perlu disertai penjelasan indikator serta faktor pendorongnya, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang bias di tengah masyarakat.
“Data harus sejalan dengan kondisi riil di lapangan. Jangan sampai angka terlihat baik, tetapi masyarakat belum merasakan perubahan signifikan,” ujarnya.
Dalam sektor pelayanan kesehatan, ia menilai fasilitas umum seperti puskesmas dan RSUD BARI Palembang masih membutuhkan peningkatan, baik dari sisi sarana prasarana maupun kualitas pelayanan tenaga medis.
Sebagai masukan, Bagindo Togar menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk lebih terbuka terhadap aspirasi masyarakat serta memperkuat sinergi dengan DPRD sebagai mitra strategis.
“OPD harus dimaksimalkan kinerjanya dan kemitraan dengan legislatif perlu ditingkatkan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dan pengawasan yang sehat,” katanya.#udi