Arifin Kalender Tolak Pilkada Dipilih DPRD, Sebut Rakyat Kehilangan Pesta Demokrasi
Palembang, BP- Tokoh masyarakat Palembang, Arifin Kalender, memberikan tanggapannya terkait wacana dan keputusan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dikembalikan kepada DPRD. Menurutnya, kebijakan tersebut memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
“Mayoritas perwakilan DPRD memang setuju pilkada dipilih oleh DPRD, tetapi saya pribadi tidak setuju,” ujar Arifin Kalender, Minggu (11/1/2026).
Ia menilai, pilkada langsung memberikan ruang bagi rakyat untuk merasakan pesta demokrasi secara nyata, mulai dari hiruk pikuk kampanye hingga proses pemilihan. Meski demikian, ia mengakui praktik politik uang masih kerap terjadi dan sulit dihindari.
“Dalam pilkada langsung, rakyat ikut merasakan demokrasi. Namun, money politik tetap ada dan lembaga pengawas pemilu sering kali hanya menjadi penonton,” katanya.
Arifin juga menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan negara untuk pilkada langsung yang mencapai ratusan miliar rupiah. Selain itu, keberadaan lembaga pengawas pemilu dinilai sebagian pihak, termasuk partai politik di Senayan, sebagai pemborosan anggaran.
“Kalau pilkada dipilih DPRD, tentu yang paling diuntungkan adalah DPRD itu sendiri,” ujarnya.
Meski mengkritik pilkada langsung, Arifin mengakui sistem tersebut memiliki kelemahan, terutama dalam hal pengawasan terhadap politik uang. Namun, menurutnya, hal itu masih bisa diperbaiki jika ada komitmen yang kuat dari semua pihak.
“Kalau memang ada niat baik, lembaga pengawas pemilu seharusnya bisa lebih efektif dalam mengawasi dan menindak praktik money politik,” tegasnya.
Arifin berharap masyarakat tetap kritis dan aktif mengawasi jalannya proses pilkada, apa pun sistem yang digunakan.
Ia juga menegaskan bahwa secara hukum, keputusan terkait pilkada telah diputuskan Mahkamah Konstitusi. “Pemilihan kepala daerah melalui DPRD maupun langsung sudah final dan mengikat sesuai Putusan MK Nomor 10/PUU-XXII/2025,” pungkasnya.#udi