Palembang BP– DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Rapat Paripurna VII (7) DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Agenda, Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumsel, Senin (16/12) di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sumsel ,Andi Dinialdie dan didampingi Wakil Ketua H Nopianto, Ilyas Panji Alam.
Dan dihadiri Setda Sumsel Drs. H. Edwar Candra, MH, para Kepala OPD Sumsel
.
Rapat Paripurna VII DPRD Sumsel dengan agenda mendengarkan penyampaian Laporan Hasil pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Sumsel. Sesuai dengan peraturan DPRD Sumsel Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Sumsel pasal 63 ayat (1) bahwa setiap anggota DPRD wajib melakukan Reses di daerah pemilhannya masing-masing.
Dalam kesempatan itu, hasil pelaporan disampaikan oleh masing-masing juru bicara dari masing-masing Dapil DPRD Sumsel.
Aspirasi yang disampaikan mencakup berbagai sektor strategis, seperti sumber air bersih, ketahanan pangan, fasilitas pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga energi terbarukan.
Salah satu anggota DPRD asal dapil 7, Alfrenzi Panggar Besi, menyampaikan masyarakat di wilayahnya berharap aspirasi mereka terealisasi.
“Truk angkutan batubara sangat mengganggu sekali. Tak hanya bagi masyarakat sekitar lokasi, truk itu juga menyasar jalan yang semestinya tak boleh dilalui,” ujarnya.
David dari Golkar menyoroti potensi pertanian, khususnya sawah di 4 kecamatan kaupaten Lahat yang mencakup hampir 4.000 hektar.
Kini mengalami kekeringan serta berubah pola tanam menjadi lahan tanaman jagung. Ia menegaskan perlu perhatian lebih terhadap masalah irigasi dan ketersediaan pupuk yang sering jadi kendala petani.
“Banjir bandang merusak saluran irigasi, hingga membuat 4 ribu hektare lahan pertanian berubah. Padahal selama ini 4 kecamatan itu surplus beras, kini berubah fungsi,” ujarnya.
Ia berharap ke depan aspirasi masyarakat ini benar-benar dijalankan.
Selain itu, masalah pembangunan bronjong, talud, lampu jalan, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi fokus utama yang harus segera diatasi di dapil ini.
Juru bicara daerah pemilihan Lubuklinggau, Mura dan Muratara, Bemby Perdana, menyampaikan reses tahap pertama berlangsung 2-9 Desember 2024 berhasil menghimpun berbagai usulan dari masyarakat.
“Kami tidak hanya mencatat, tetapi benar-benar membawa aspirasi masyarakat yang sangat membutuhkan perhatian pemerintah.
Masyarakat berharap pembangunan bisa berjalan sesuai harapan mereka,” kata Bemby.
Permintaan utama dari dapil ini meliputi pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan, normalisasi sungai, dan pembangunan irigasi.
Bibit benih unggul, pupuk bersubsidi, serta peningkatan fasilitas jalan juga menjadi kebutuhan mendesak yang disuarakan oleh masyarakat.
Susi Imelda Frederica, anggota DPRD dari dapil 9, menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muba.
Aspirasi yang disampaikan termasuk perbaikan jalan, peningkatan akses pendidikan, dan dukungan terhadap petani lokal melalui program ketahanan pangan.
Sedangkan Ade Pramanja, juru bicara dapil 10 menekankan pentingnya pembangunan dan peningkatan jalan penghubung, terutama jalur dari Sungai Rebo menuju Sebokor, Banyuasin 1. Selain itu, ia mengusulkan normalisasi sungai dan irigasi untuk mendukung sektor pertanian.
“Kami meminta perhatian terhadap kebutuhan benih unggul dan ketersediaan pupuk bersubsidi, yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas petani di wilayah kami,” ujar Ade.
Dari beberapa perwakilan lainnya mulai dari Dapil 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ke semuanya rata-rata menyampaikan aspirasi mengenai masalah pertanian, kelangkaan pupuk, sarana kesehatan, sarana pendidikan, lampu jalan, irigasi, drainase, jalan yang rusak hingga asepk sosial lainnya.
Banyak juga warga dapil 1 dan 2 Kota Palembang meminta kota ini tak lagi mengalami kebanjiran ketika hujan turun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Edward Chandra menyatakan komitmen pemerintah merespons usulan masyarakat sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
Ia menjelaskan beberapa usulan akan diteruskan ke pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota, tergantung lingkup kewenangannya.
“Kami telah meminta Bappeda untuk menelaah laporan-laporan ini. Usulan yang menjadi kewenangan kabupaten akan kami sampaikan agar segera diakomodasi.
Untuk tingkat provinsi, usulan akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD saat penetapan RKPD,” jelas Edward. #udi