Diduga Disdik Sumsel Adakan Jalur Khusus PPDB 2024

105
Logo PPDB (BP/IST)

Palembang, BP- Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  tingkat SMA dan SMK sesuai dengan tahun 2024 ini diduga melanggar hukum.

Hal ini disampaikan oleh ketua Forum Kerukunan Mahasiswa Palembang (FKMP) Ahmad Wahyudi Nopri Annas dalam siaran persnya  Senin (3/6).

“Kami menemukan adanya dugaan  pelanggaran hukum, terutama norma dalam Permen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan”, kata Wahyudi.

Pelanggaran tersebut karena dibukanya “jalur khusus” di luar jalur resmi diatur dalam Permen Nomor 1 Tahun 2021 tersebut.

 

Dijelaskan pula oleh Wahyudi, bawah  melalui media massa publik telah mendapat informasi dari Kepala Dinas pendidikan (Disdik) provinsi Sumatera Selatan H. Teddy Meilwansyah, S.STP, M.M., M.Pd. yang disampaikan oleh PLH Drs H Sutoko MSi,  PPDB SMA Negeri tahun ini mengacu pada 4 jalur yakni jalur zonasi dijatahi 50 persen dari daya tampung, afirmasi 15 persen dari daya tampung, jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5 persen dari daya tampung dan jalur prestasi 30 persen dari daya tampung atau sisa dari jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali.

Baca Juga:  Dandrem 044/Gapo Bagikan Masker Ke Masyarakat Palembang

 

“Sutoko juga menegaskan, pada PPDB tahun 2024 ini  tidak ada tes jalur mandiri yang memberikan kewenangan sekolah untuk melakukan tes sekolah dilarang melakukan pungutan dan atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB dalam bentuk apapun, ujar Wahyudi.

Indikasi “jalur khusus” tersebut, kata Wahyudi,   dapat dilihat dari  beredarnya surat pengunduran diri Kepala Seksi Peserta Didik SMA di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Anang Purnama Kurniawan, S.T. sebagai salah satu pertugas PPDB SMA tahun 2024 pada Rabu, 22 Mei 2024.

“Alasan pengunduran diri Anang Purnomo karena mendapat tekanan yang dialami dalam menjalankan tugas serta komitmennya terhadap integritas dan aturan yang berlaku. Selain itu, sebagai koordinator pengaduan  terkait PPDB, Anang seringkali menimbulkan konflik batin dan masalah keluarga” kata Wahyudi.

Selain itu, “jalur khusus” tersebut, terindikasi juga membuka peluang adanya penjualan sertifikat prestasi di berbagai instansi baik instansi pemerintah maupun swasta oleh peserta didik untuk memenuhi persyaratan pendaftaran di jalur prestasi.

Baca Juga:  Toyota Innova Ringsek Usai Hantam Dua Dump Truk

FKMNP juga mempertanyakan penundaan daftar ulang PPDB untuk 3 jalur lain: afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali,  kecuali SMAN Sumsel  dan SONS. Sedangkan daftar ulang jalur zonasi dilakukan pada tanggal 3 s.d. 8 Juni 2024.

“Penundaan ini juga menimbulkan kecurigaan adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan PPDB 2024” kata jelas Wahyudi.

FKMP mendesak dan menuntut agar proses pelaksanaan PPDB tingkat SMA-SMK di Sumatera Selatan Tahun 2024 ditinjau ulang.

Selain itu, FKMP juga meminta Gubernur Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan atas proses PPDB yang berlaku dan kepada pihak Kapolda Sumsel,  Kejati Sumsel dan pihak penegak hukum lainnya agar segera mengusut tuntas dan memberikan sanksi tegas kepada Kepala dan PLH Dinas Pendidikan Sumsel yang terindikasi telah membentuk “jalur khusus” sehingga membuat peluang adanya pungutan dan sumbangan liar, merugikan peserta didik yang berhak dan telah mencemari dunia pendidikan.

Sebagai tindak lanjut gerakan ini, FKPMK akan membuka posko pengaduan  PPDB, melakukan aksi unjuk rasa dan mengirim surat laporan ke semua pihak terkait demi penegakan hukum dalam menyelamatkan marwah Pendidikan Indonesia.

Terkait permasalahan tersebut , Penjabat atau Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni, mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumsel terus berupaya untuk memperbaiki kinerja, termasuk di bidang pendidikan.
“Saat ini di bidang pendidikan ada PPDB, oleh karena itu kita sudah perbaiki sistemnya dan juga tolong diawasi sama-sama,” kata Agus Fatoni  kepada wartawan di The Sultan Convention Center Palembang, Jumat (31/5).
Menurutnya, jika ada pelanggaran bisa disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel ataupun Disdik Sumsel. Pihaknya akan terus membenahi pendidikan yang ada, tentunya disesuaikan dengan regulasi yang ada.
“Kita harus sama-sama mendukung karena ini program pemerintah agar pendidikan di Sumsel lebih baik lagi.  Program yang lainnya tetap kita jalankan,”  katanya.
Menurutnya, beberapa program yang masih tetap dijalankan seperti sekolah gratis, subsidi, memberikan bantuan dan lain-lain masih tetap dijalankan agar pendidikan di Sumsel jadi lebih baik. #udi

 

Baca Juga:  Gubernur Sumsel Berduka Atas Meninggalnya Amsin

 

 

Komentar Anda
Loading...