Palembang, BP- Dalam rangka memperingati HUT ke 227 Benteng Kuto Besak (BKB) Forum Pariwisata dan Kebudayaan (Forwida) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berkerjasama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) kota Palembang , Universitas Terbuka (UT) Palembang, Sutan Adil Institute, Mang Dayat Channel Wong Palembang menggelar webinar nasional dengan tema Sejarah dan Kebijakan Publik Penempatan Benteng Kuto Besak (BKB) , Masa Lalu, Kini dan Masa Depan, Kamis (29/2) malam.
Dengan menghadirkan narasumber pengamat politik Sumsel yang juga Direktur UT Palembang Dr. Meita Istianda, S.I.P., M.Si dengan judul makalah Kota Palembang sebagai Heritage (Tinjauan dari Perspektif Politik dan Kekuasaan), HG Sutan Adil selaku Pemerhati & Peneliti Sejarah dari Sutan Adil Institute dengan makalah berjudul Anomali Sejarah Benteng Kuto Besak , dan sejarawan kota Palembang Kemas Ari Panji dengan makalah berjudul DKB Ku Sayang, BKB Ku Malang .
Pengamat politik Sumsel yang juga Direktur UT Palembang Dr. Meita Istianda, S.I.P., M.Si melihat Ketidaksesuai harapan antara sebagian masyarakat dengan elite Pemerintah Kota Palembang dalam konteks Pembangunan Kota Palembang dari perspektif Budaya dan Sejarah.
“Klaim Palembang kota tertua di Indonesia.
Palembang sebagai kota tertua di Indonesia yang didirikan pada 16 Juni tahun 683 M (605 Saka) oleh Dapunta Hyang berdasarkan Prasasti Kedukan Bukit bertulis huruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno merupakan tempat bernaungnya kerajaan Sriwijaya sehingga tentu menyimpan banyak peninggalan budaya dan sejarah. Potensi wisata religi di Kota Palembang pun sangatlah besar. Banyak bangunan atau tempat bersejarah yang memiliki arti khusus bagi umat beragama,” katanya.
Dia mencontohkan bangunan cagar budaya di Palembang yang tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah seperti BKB , Pasar Cinde yang hancur, Bukit Siguntang, Gedung Leideng dan gua Jepang, rumah limas, dan Pulau Kemaro dan sebagainya.
Menurut Meita, untuk mewujudkan kota Palembang sesuai dengan heritage dari Palembang itu, dengan cara ayang cepat , memerlukan politicak will yang kuat dari pemimpin dan elite di kota Palembang dan hal ini dapat dilakukan jika civil society dapat masuk menjadi bagian dari pemerintah itu sendiri.
HG Sutan Adil selaku Pemerhati & Peneliti Sejarah dari Sutan Adil Institute menilai seharusnya sudah tidak ada alasan lagi bagi pemerintah pusat untuk tidak menyerahkankan Istana atau Keraton kebanggaan Masyarakat Palembang ini kepada yang lebih berhak, yang mana Istana atau Keraton ini nantinya juga dapat menjadi sebuah situs sejarah yang penting dan akan menjadi salah satu Simbol Pariwisata Besar bagi masyarakat Palembang dan Indonesia pada umumnya.
“Diharapkan ,Anomali BKB ini dapat cepat diselesaikan sehingga bisa mendatangkan manfaat yang jauh lebih besar jika dibandingkan saat ini yang hanya difungsikan terus sebagai sebuah kantor dan Benteng Pertahanan saja,” katanya.
Sejarawan kota Palembang Kemas Ari Panji mengatakan, BKB adalah Kesultanan Palembang Darussalam.
Lalu di zaman Keresidenan Palembang (Masa Kolonial Belanda dan Inggris) BKB dikuasai oleh penjajah terutama Belanda (menjadi Markas Militer dan Barak Tentara).
Lalu masa pendudukan Jepang dikuasai oleh Jepang dan dijadikan Maskas Militer Jepang.
“Zaman Kemerdekaan (sejak lepasnya kekuasaan kolonial sampai sekarang) BKB di pakai TNI berdasarkan undang-undang darurat dan saat ini sudah saatnya BKB diserahkan kepada pemerintah dan zuriat untuk dikelola bersama Sebagai “Heritage And Tourism” dan sebagai hak ulayat Palembang,” katanya.
Sedangkan Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jaya Wikrama RM Fauwaz Diradja SH M Kn mengapresiasi webinar tersebut.
“ BKB ini buatan Sultan dan kita sebagai orang Palembang harus tahu sejarahnya dan apa yang akan kita lakukan untuk peninggalan ini, “ katanya sembari mengatakan BKB adalah memori kolektif yang harus diketahui semua orang.
Sedangkan Ketua Umum Forwida Sumsel Dr. Ir. Diah Kusuma Pratiwi., MT., CIAP sepakat bagaimana agar BKB kedepan bisa menjadi heritage dan tourism.
“ Kita harus melakukan pendekatan kepada semua pemegang kepentingan di Palembang guna merealisasikan hal ini,” katanya.#udi