Palembang, BP- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi ) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyampaikan seruan terhadap Pemilu 2024 dengan tema : Pemilu Serentak 2024, “ Krisis Politik dan Krisis Ekologi”, Selasa (6/2) di Kantor Walhi Sumsel di Jalan Macan Kumbang VII, Palembang.
Melalui seruan tersebut, Walhi Sumsel mengajak masyarakat untuk bijak memilih calon pemimpin Indonesia untuk lima tahun ke depan, dengan prinsip ‘Pilah, Pilih dan Pulih’.
“Prinsip Pilah, Pilih dan Pulih ini ditujukan terhadap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun terhadap pemilihan anggota legislatif pada Pemilu serentak 2024 di Indonesia dan khsususnya di Sumsel ,” Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan (Sumsel), Yuliusman .
Memilah menurutnya berdasarkan Rekam Jejak Kejahatan Konstitusi, HAM, Lingkungan, dan Pelanggaran Etik; dengan menggunakan Nilai dan Prinsip Walhi sebagai panduan.
Mencermati dan membedah Visi- Misi, program dan agenda setiap kandidat Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota legislatif.
Menelusuri, melihat lebih dalam dan membongkar kepentingan aktor-aktor pendukung dibalik setiap kandidat Presiden, Wakil Presiden, serta calon legislatif.
“Menolak terjebak pada janji, gimmick, pencitraan dan praktik politik transaksional oleh para kandidat yang berwatak curang, culas, dan ugal-ugalan,” katanya.
Lalu berkomitmen memilih kader politik hijau yang mengusung agenda platform politik keadilan ekologi.
“Berkomitmen untuk terus mengawal agenda perwujudan Pulihkan Indonesia,” katanya.
Apalagi menurutnya melihat situasi politik pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, terlihat jelas aksi brutal untuk melanggengkan kekuasaan.
“Dari sisi politik, banyak akrobatik politik yang terjadi dengan menerabas konstitusi hanya untuk memenuhi syahwat pribadi dan golongannya,” katanya.
Menurut Yuliusman, aksi brutal (pembangkanan kinstitusi) ini alih-alih untuk menjaga nilai demokrasi, yang ada ruang- ruang sipil menyempit hingga pengerukan sumber daya alam secara ugal-ugalan.
Lembaga negara menurutnya ditekan sedemikian rupa agar berpihak. Bagaimana diktehui publik, di kelembagaan yudikatif Mahkamah Konstitusi (MK) dan penyelenggara Pemilu (KPU) bisa memuluskan syahwat politik bisa diwujudkan.
“Ini bukan sekedar isu, bagaimana petinggi dari lembaga tersebut dinyatakan bersalah dalam sidang etik baik diselenggarakan MKMK maupun DKPP,” katanya seraya menyampaikan kolusi dan nepotisme sengaja dikaburkan, hanya fokus di korupsi.
“Ini menggabarkan bagaimana kekuasaan bertangan besi untuk melanggengkan kekuasaan. Mengabaikan semangat reformasi dalam memberantas KKN. Apa bedanya dengan rezim Orde Baru?,” katanya.
Sedangkan Ketua Dewan Daerah Walhi Sumsel, Yudi Fahrian SH MHum menambahkan, harus dipahami bahwasannya akhir dari seluruh kontestasi politik akan melahirkan pemimpin.
“Dari pemimpinan inilah yang akan melahirkan regulasi untuk melegitimasi, apakah itu berpihak atau akan justru berhadapan-hadapan khususnya krisis ekologi yang semakin parah,” katanya.
Berangkat dari permasalahan yang muncul menjelang konstalasi Pemilu 2024, Walhi di 28 se-Indonesia ditambah Eksekutif Nasional, serempak hari ini menyampaikan sikap agar masyarakat sipil dapat pencerahan dari situasi hari ini.#udi