MK Putus Sistem Pemilu Proposional Terbuka, Ini Sikap DPP Golkar dan DPD Golkar Sumsel

101
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Golkar Lodewijk Frederick Paulus didampingi Ketua DPD Partai Golkar Sumsel Bobby Adhityo Rizaldidi sela-sela Rakerda Partai Golkar Sumsel 2023 di Hotel Aston Palembang, Kamis (15/6). (BP/udi)

Palembang, BP- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka.

Dengan putusan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut, maka pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka.

Menyikapinya hal tersebut, partai Golkar sendiri menyambut baik, adanya putusan MK yang menolak gugatan sistem pemilu yang diajukan PDIP.

“Kita menyambut baik adanya putusan itu, dan rekan- tekan pasti ingat saat mulai didengungkan sistem pemilu proposional tertutup, seorang Airlangga Hartarto yang merupakan ketua umum Partai Golkar, berinisiasi mengumpulkan para ketum parpol di parlemen ada 8, mendukung terbuka di hotel Darmawangsa sepakat kita, bahwa kita harus memperjuangkan sistem proposional terbuka,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Golkar Lodewijk Frederick Paulus di sela-sela Rakerda Partai Golkar Sumsel 2023 di Hotel Aston Palembang, Kamis (15/6).

Baca Juga:  Bawaslu Sumsel Harus Proses Kepala Daerah Yang Tidak Netral

Menurut Lodewijk parpolnya bersama 7 parpol lainnya bersikeras untuk tetap sistem pemilu proposional terbuka, karena hal itu merupakan amanat reformasi, dan ingin tetap menjaga kedaulatan rakyat.

“Karena kira yakin ini adalah amanat dari era reformasi. Kedua Partai Golkar dengan lainnya sudah full kita tidak mau mengambil kedaulatan rakyat yang sudah dimiliki selama ini, bagaimana rakyat memilih calon atau orang mewakili mereka atau dikelompok mereka itu, kedaulatan ada dimasyarakat dan kita tidak mengambilnya, ” katanya.

Dia  menilai, dengan adanya konstitusi saat ini, parpol jangan sampai menghilangkan kedaulatan rakyat, tetapi bagaimana menyiapkan calon- calon wakil rakyat tersebut yang berkualitas dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Baca Juga:  Alumni SMANTA Angkatan 1996 Gelar Bukber

“Kita parpol menyiapkan Bacaleg berkualitas, kita yakin nantinya bisa berkontribusi  di daerah dan bangsanya, ” kata Wakil Ketua DPR RI ini.

Sedangkan Ketua DPD Partai Golkar Sumsel Bobby Adhityo Rizaldi menambahkan  dengan adanya Putusan MK yang menolak gugatan sistem pemilu tersebut, dan pihaknya harus bekerja.

“Kita mempercepat kerja dan elektoral, kalau sudah masuk kampanye kita siap. Kalau caleg kita harus  melakukannya untuk mencari simpatik masyarakat, ” katanya.

Sementara dalam Rakerda DPD Partai Golkar Sumsel yang dilaksanakan 15-16 Juni tersebut, meminta kader dan Caleg Golkar untuk melakukan aksi ke masyarakat agar mendapat simpatik dan dukungan kedepan.

“Sekarang perlu aksi, tidak perlu konsolidasi atau kumpul- kumpul untuk memenangkan hati rakyat, menjadi Partai Golkar pemenang pemilu dan mengantarkan Airlangga sebagai Presiden,” tandas Lodewijk.

Baca Juga:  Masa Penahanan Dua Terdakwa Dugaan Kasus Korupsi Tapal Batas TAA Diperpanjang

Sedangkan Bobby mengatakan, jika Rakerda Golkar Sumsel ini lanjutan Rakernas dan nanti mendengar arahan yang strategis dari DPP.

“Ini kesiapan Golkar untuk memenangkan kontestasi Pemilu 2024, dengan program sehingga dapat dukungan mulai dari infastruktur partai dan bacaleg, sehingga perlu narasi memikat hati rakyat. Rekan bacaleg yang didepan tapi infastruktur partai ikut bekerja, kita punya 3,5 bulan untuk menaikkan citra partai untuk memenangkannya, ” katanya.

Di Sumsel menurutnya salah satu provinsi yang memenangkan Golkar di  kontestasi tahun 2019 lalu.

” Sehingga lebih berat lagi kita mempertahankan kontestasi 2024  jadi ini bukan kontestasi kecantikan saja,” katanya.#udi

 

 

Komentar Anda
Loading...