Perekrutan Komisioner, DPR RI: KPU-Bawaslu Daerah Jangan Ada Politik Transaksional
JAKARTA, BP – DPR RI mengingatkan KPU dan Bawaslu di daerah agar tidak melakukan politik transaksional dalam merekrut komisioner.
Hal ini ditegaskan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Ia mengatakan, pihaknya mengingatkan jajaran dan KPU dan Bawaslu RI agar berhati-hati dan tidak melakukan politik transaksional dalam perekrutan komisioner, karena dirinya kerap mendapatkan banyak masukan dan informasi rumor adanya hal tersebut.
“Isunya macam-macam. Saya berusaha tidak percaya (dengan rumor itu), tetapi saya mau ingatkan kepada saudara-saudara KPU RI dan Bawaslu RI, hati-hati. Saya berusaha tidak percaya, tetapi rasa-rasanya kalau nggak diingatkan itu malah makin terus-menerus terjadi,” kata Doli dikutip dari laman resmi DPR RI, Selasa (30/5/2023).
Puadi mengatakan, jajaran DKPP agar cermat bertugas menangani pelanggaran kode etik dalam penyelenggaran Pemilu 2024 ini. Masyarakat juga dimintanya melapor ke Komisi II DPR RI jika melihat ada kejadian tersebut.
“Kalau pilihan saudara ada transaksional, saya kira bangsa ini nggak akan maafkan saudara sekalian,” ucap Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Doli menuturkan, Komisi II DPR RI dan Lembaga penyelenggara pemilu bertekad sedari awal membuat pemilu 2024 berwibawa dan bersih, untuk itulah Komisi II DPR RI dan Lembaga penyelenggara pemilu agar memberikan contoh yang baik pada masyarakat.
“Kalau ketahuan, saya kira ya lihat aja nanti. Dan DKPP harus lihat cermati bener. Ini udah lama kita dengar, sudah lama tapi kita sih nggak mau percaya, tapi lama-lama nggak berhenti laporannya,” ia memungkasi.#gus