Palembang, BP- Massa Forum Gabungan LSM Sumsel Corruption Watch (SCW), Masyarakat Miskin Kota (MMK) serta Pemerhati Organisasi Sosial, Ekonomi Republik Indonesia (POSE RI) menggelar demo di gedung Kejati Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (20/1).
Mereka menggelar aksi dukungan kepada Kejati Sumsel dalam upaya hukum kasasi atas putusan tingkat banding oknum ASN Kejaksaan bernama Jupperlius yang menjatuhkan pidana bebas bersyarat, dikarenakan mengalami gangguan jiwa.
Untuk diketahui, terdakwa Jupperlius divonis bebas oleh majelis hakim pada tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palembang, setelah sebelumnya divonis pidana 13 tahun penjara oleh majelis hakim PN Palembang.
Majelis hakim tingkat banding (PT Palembang) menilai terdakwa Jupperlius tidak dapat dipidana karena dinyatakan mengalami gangguan jiwa, sehingga menetapkan terdakwa Jupperlius untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa.
Ketua Masyarakat Miskin Kota (MMK) Aripin Kalender mendukung dan meminta pihak kejaksaan mengajukan kasasi terhadap kasus ini.
” Kedepan kami akan ke Jakarta ke MA untuk mengawal agar kejadian serupa tidak terjadi lagi,” katanya.
Sedangkan Ketua SCW Sumsel M Sanusi mengatakan, upaya hukum kasasi oleh pihak kejaksaan sudah sangat tepat, karena sejalan dengan pemerintah dalam memberantas narkotika.
Dia mengganggap, langkah tersebut juga merupakan upaya supremasi hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, apalagi ditemukan adanya kejanggalan dalam putusan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi (PT) Palembang.
“Di dalam dakwaan jaksa serta amar putusan pengadilan tingkat pertama juga sudah jelas, yang bersangkutan dinyatakan terbukti bersalah dan divonis 13 tahun penjara,” kata Sanusi.
Namun, lanjutnya berbanding terbalik dengan putusan PT Palembang diantaranya menjatuhkan amar putusan terdakwa harus dirawat di rumah sakit jiwa karena mengalami gangguan kejiwaan.
Dia mengaku, pihaknya akan terus mengawal kasus ini bahkan tidak hanya menggelar aksi di Pengadilan Tinggi Palembang, namun juga berencana menggelar aksi ke Mahkamah Agung guna meminta supaya Kasasi yang diajukan Kejati Sumsel dapat di kabulkan.
“Dan menghukum yang bersangkutan dengan pidana sebagaimana putusan pengadilan tingkat pertama di PN Palembang,” katanya.
Sedangkan Kasi Penkum Kejati Sumsel Moch Radyan SH MH saat menerim massa , mengapresiasi dukungan ratusan massa tersebut dalam mengawal kasus ini.
Dikatakannya, bahwa dalam perkara tersebut pihaknya telah resmi melayangkan upaya hukum kasasi pada tingkat Mahkamah Agung RI, dan tinggal menunggu has keputusan kasasi saja.
Dia meminta doa dan dukungan kepada ratusan massa pendemo, supaya dalam putusan nanti bisa mewakili rasa keadilan bagi masyarakat, terutama menegakkan hukum bagi para pelaku tindak pidana narkotika.
Moch Radyan menilai ada yang salah dalam putusan banding tersebut dan cacat hukum, yang tidak sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 197 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Salah satunya harus disertakan dengan putusan perintah agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan, sementara dalam putusan banding tersebut hal itu tidak ada disebutkan bahwa yang bersangkutan harus dikeluarkan dalam tahanan,” kata Radyan.
Oleh sebab itu, lanjut Radyan tidak ada landasan hukumnya pihak Kejati Sumsel harus mengeluarkan terdakwa dari tahanan Lapas, faktanya sampai di tingkat Pengadilan Tinggi pun terdakwa Jupperlius dilakukan penahanan.
Lebih lanjut dikatakan Radyan, tidak menyalahkan bagaimana pihak Pengadilan Tinggi memeriksa perkara tersebut yang mana dasar dari putusan itu adalah hasil putusan pengadilan tingkat pertama yang justru menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa.
“Siapa yang benar antara PT dan PN Palembang itulah fungsi dari Mahkamah Agung yang saat ini sudah kami ajukan permohonan kasasi,” katanya.
Sedangkan di Pengadilan Tinggi (PT) Palembang massa ditemui Ketua PT Palembang DR. Moh. Eka Kartika EM, SH, M.Hum mengaku sudah memanggil Ketua Majelisnya.
“Perkara ini khan kasasi , Ketua Majelis menjelaskan kepada saya ada surat keterangan dari rumah sakit jiwa bawa dia gangguan jiwa , sesuai hukum orang yang gangguan jiwa tidak bisa di tuntut, penyakit jiwa itu satu saat bisa sembuh satu saat bisa gila tapi karena kasus ini sudah kasasi kita serahkan ke Mahkamah Agung, ” katanya.
Namun dirinya menyampaikan apresiasi atas apa yang disampaikan massa yang artinya masih percaya dengan pengadilan.
“Dan percaya kepada saya dan pengadilan untuk selanjutnya tidak ada lagi keterangan gila begitu kalau tidak ada keterangan resmi dari dokter jiwa, serahkan saja ke Mahkamah Agung nanti keputusan dari MA,” kata Moh Eka.
Diketahui dalam dakwaan JPU, terdakwa Jupperlius bersama empat terdakwa lainnya bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB di depan Indomaret jalan Kebun Bunga Kota Palembang,
Para terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening di dalam tas sandang merek EIGER warna hitam dengan berat netto 490,16 (empat ratus sembilan puluh koma satu enam) gram.
Kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Sumsel yang mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli narkotika tersebut, langsung menuju lokasi kejadian dan menangkap saksi Asmawi, saksi Jupper dan saksi Niko yang sedang menunggu di seberang jalan depan Indomaret jalan Kebun Bunga Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang.
Sementara itu, Rulyan Prayogi dan Prasti Rama Yudha pada saat kejadian sempat berhasil melarikan ke Cafe Ngupi Day di daerah Jl Angkatan 45 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
Akan tetapi tak berselang lama, tim Ditresnarkoba Polda Sumsel, menghubungi Rulyan Prayogi dan terdakwa Prasti Rama Yudha agar datang ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel untuk dilakukan klarifikasi atas keterangan Jupperlius dan Niko tersebut, kemudian terdakwa Prasti dan Rulyan Prayogi langsung dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terkait perkara tindak pidana Narkotika.#udi