Palembang, BP- Pemerintah menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) kepada ratusan daerah di Indonesia pada saat pandemi Covid-19 selama dua tahun 2020 dan tahun 2021.
Penundaan transfer sekitar 35 persen dana alokasi umum atau DAU ke 380 daerah termasuk Sumatera Selatan (Sumsel) akibat belum selesainya proses realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 berdampak ke daerah.
Penundaan itu membuat porsi belanja langsung daerah yang berdampak bagi masyarakat akan ikut terpotong.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Najmul Akhyar saat dikonfirmasi, Minggu (3/5/2020), mengatakan, penundaan transfer DAU sebesar 35 persen itu sangat berdampak bagi daerah. Sebab, di sebagian besar pemerintah kabupaten, porsi DAU lebih besar dibandingkan pendapatan asli daerah (PAD).(https://www.kppod.org/berita/view)
Melalui organisasi Apkasi, Najmul mengaku sudah sering mengingatkan pemda agar fokus pada realokasi anggaran percepatan penanganan Covid-19. Jika pemda dapat berdisiplin dan melaksanakan arahan dari Kementerian Dalam Negeri, sanksi tersebut tak perlu dijatuhkan.
Namun dengan semakin melandainya kasus Covid-19 di Indonesia termasuk Sumsel , dana DAU yang diterima daerah kian membesar.
Ketua DPRD Sumsel HJ RA Anita Noeringhati membenarkan hal tersebut, menurutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp700 Miliar.
Peningkatan APBD Provinsi Sumsel tahun 2022 itu diketahui setelah mendapat suntikan dana segar dari Dana Transfer dan Penguatan PAD.
“APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2022 ada kenaikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Provinsi Sumsel yang bersumber dari Dana Transfer dan Penguatan PAD,” kata Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati SH MH ketika diwawancarai usai menggelar rapat Banggar bersama TAPD dan Inspektur Provinsi Sumsel terkait perubahan pembahasan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2022 bertempat di ruang Banggar DPRD Sumsel, Senin (15/8). (https://www.rmolsumsel.id/suntikan-dana-transfer-dan-penguatan-pad-apbd-sumsel-2022-naik-rp700-miliar)
Dijelaskan Anita, bahwa kenaikan dana transfer juga ada penyesuaian dari peraturan menteri keuangan (Peraturan Menteri Keuangan).
“Kita bersyukur pada tahun ini terjadi peningkatan Pendapatan. Karena pada tahun sebelumnya kita sempat mengalami defisit anggaran. Kenaikan ini berkisar 700 Miliar dengan rincian PAD dengan kisaran 300 Miliar sedangkan untuk dana transfer sekitar 300 Miliaran,” ucap Anita.
Ia juga menambahkan, untuk tahun ini masih kembali dialokasikan untuk Pembangunan Infrastruktur dan Dana PSG dan lain sebagainya.
“Kita berharap dengan adanya kenaikan PAD ini. Mudah mudahan menjadi motivasi antara Pemerintah Provinsi Sumsel dan DPRD Sumsel untuk mewujudkan Sumsel Maju Untuk Semua,” pungkasnya.
Hal tersebut juga terungkap saat Media Gathering bagi wartawan migas Sumsel yang diselenggarakan SKK Migas Perwakilan Sumbagsel pada 19 – 21 Juli 2022, dimana pemerintah telah menetapkan dana bagi hasil migas untuk Sumsel pada 2022 mengalami peningkatan dibanding 2021.
Andi Arie Pangeran Kepala Departemen Humas SKK Migas Sumbagsel menjelaskan, Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 telah menetapkan jumlah alokasi dana bagi hasil minyak dan gas (migas) bagi daerah penghasil migas dan daerah sekitarnya.
Menurutnya, dana bagi hasil migas untuk daerah-daerah di Sumatera Selatan yang diperoleh Provinsi Sumsel bersama beberapa daerah kabupaten dan kota berhak menerima dana bagi hasil migas dari pemerintah pusat yang diperoleh dari pendapatan sektor migas di daerah itu.
“Pada tahun anggaran 2022 pemerintah menetapkan total dana bagi hasil migas untuk Sumatera Selatan sebesar 2,028 triliun atau meningkat total penerimaan 2021 sebesar Rp1,195 triliun,” katanya.
Penerimaan total dana bagi hasil migas 2022 tersebut adalah total alokasi dari penerimaan Provinsi Sumatera Selatan dan 17 daerah kabupaten serta kota yang ada di Sumatera Selatan.
“Dari 17 kabupaten kota tersebut Kabupaten Musi Banyuasin atau Muba adalah daerah penerimaan dana bagi hasil migas terbesar. Pada 2022 Kabupaten Muba menerima dana bagi hasil migas sebesar Rp717,384.790.000 atau meningkat dibanding perolehan dana bagi hasil migas 2021 sebesar Rp412.184.004.000,” katanya.
Apalagi kini harga minyak dunia tinggi dan keberhasilan dalam menerapkan efisiensi hulu migas ini telah memberikan dampak positif bagi penerimaan negara.
Hingga tengah tahun, tercatat sampai Juni 2022 penerimaan negara hulu migas sudah mencapai US$ 9,7 miliar atau setara dengan Rp 140 triliun dan sudah mencapai 97,3% dari target penerimaan negara pada APBN 2022 yang ditetapkan sebesar US$ 9,95 miliar.
“Kami bersyukur ditengah situasi perekonomian nasional yang belum pulih serta masih terkendalanya operasional hulu migas akibat pandemi Covid-19, industri hulu migas tetap mampu memberikan penerimaan negara yang optimal dan menjadi katalisator bagi pembangunan nasional dan menjaga keberlanjutan usaha industri penunjang nasional”, kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto pada konferensi pers capaian dan kinerja hulu migas Semester Pertama 2022 di Jakarta (15/7) yang diselenggarakan secara hybrid (luring dan daring). (https://www.skkmigas.go.id/berita/penerimaan-negara-dari-hulu-migas-mencapai-rp-140-triliun)
Dwi menambahkan untuk realisasi produksi dan lifting masih lebih rendah dibandingkan target APBN, salah satu sebabnya adalah karena adanya unplanned shutdown dan mundurnya penyelesaian proyek strategis nasional hulu migas yaitu Jambaran Tiung Biru dan Tangguh Train 3 yang telah dimasukkan dalamperhitungan pada penyusunan target lifting di APBN 2022.
Program pengeboran sumur pengembangan yang masif dilakukan KKKS di luar EMCL, telah mampu menunjukkan hasil positif dengan mampu menaha laju penurunan produksi dan saat ini pada fase produksi yang meningkat.
“Kami juga terus berupaya dapat menyelesaikan proyek hulu migas nasional, termasuk proyek strategis nasional sektor hulu migas. Hingga Semester Pertama 2022 sebanyak 6 proyek hulu migas sudah bisa diselesaikan dari target 12 proyek di tahun ini. Untuk proyek strategis nasional hulu migas yang akan onstream di tahun 2022 adalah Jambaran Tiung Biru (JTB). Karena itu sisa tahun 2022, akan terjadi tren peningkatan produksi dan lifting migas nasional”, kata Dwi.
Beberapa aktivitas utama hulu migas di kuartal kedua 2022 menurutnya sudah melampaui capaian pada periode yang sama tahun 2021. Semisal pada pengeboran sumur eksplorasi yang sampai Semester Pertama 2022 sudah mencapai 16 sumur atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebanyak 13 sumur atau lebih tinggi 23%.
Begitupula pada kegiatan pengeboran sumur pengembangan yang mencapai 348 sumur atau lebih tinggi 87% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2021 sebanyak 186 sumur.
SKK Migas terus melakukan koordinasi dengan KKKS, termasuk hari Senin yang lalu (11/7) mengumpulkan CEO/pimpinan tertinggi KKS pada kegiatan CEO Forum dengan salah satu komitmen bersama adalah merealisasikan apa yang telah disepakati dalam work, program & budget (WPnB) 2022 dengan melakukan akselerasi investasi dan pelaksanaan pengeboran sumur eksplorasi maupun sumur pengembangan.
Dwi menyampaikan optimismenya terkait upaya-upaya penemuan cadangan migas melalui pengeboran sumur eksplorasi. Keyakinan ini didukung oleh success ratio pengeboran sumur eksplorasi di Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir mencatatkan keberhasilan yang tinggi dan diatas keberhasilan pengeboran eksplorasi dunia. Dari 4 sumur eksplorasi yang sudah selesai di tajak hingga Semester Pertama 2022, sebanyak 3 sumur menghasilkan discovery dan 1 sumur tidak ada discovery atau success ratio mencapai 75%.
Pada tahun 2021 success ratio pengeboran sumur eksplorasi di Indonesia mencapai 55% dan adapun global success ratio tahun 2021 mencapai rata-rata dunia saat itu success ratio sebesar 23,8%.#(Dudy Oskandar)