Palembang, BP- Tingginya ongkos politik sejauh ini membuat calon kepala daerah, legislatif harus berhitung matang.
Ongkos politik ini pula akhirnya banyak mendorong kepala daerah maupun legislatif melakukan korupsi.
“Yah karena ongkos politik memang sangat mahal. Inilah penyebab utama korupsi merajalela. Sudah sepatutnya sistem Pilkada secara langsung harus diubah. Dikembalikan agar kepada parlementer untuk memilih kepala daerah,” kata Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sumsel Ramlan Holdan, Sabtu (1/1).
Dijelaskan Romlan, dengan tingginya cost politik untuk “membeli” suara rakyat. Dan dalam hal ini rakyatpun tidak dapat disalahkan.
“Karena memang rakyat sangat membutuhkan dana. Dimana banyak rakyat belum dikatakan sejahtera. Sehingga mereka memang mengharapkan serta mau menerima apa yang diberikan oleh calon kepala daerah maupun leslatif,” kata mantan anggota Komisi IV DPRD Sumsel ini.
Dampak negatif lain yang dirasakan tidak dapat berjalannya jenjang karier seorang ASN.
Akibat Pilkada langsung membuat sekat-sekat yang terjadi di kalangan ASN. Buntutnya, jika tidak mengikuti keingingan sang calon, mereka akan terdampak nantinya.
Sehingga Ramlan, menilai memang sistem pemilu kepala daerah sudah selayaknya diubah.
“Bayangkan saat ini, tingginya cost politik. Untuk menjadi seorang kades harus memiliki sedikitnya Rp 300 juta. Dan money politik seperti ini tidak dapat dibendung,” katanya.
Meski Indonesia menurut Ramlan menganut system demokrasi Pancasila, tetapi pada prakteknya selalu terjadi kapitalisasi dan oligarki.
Dia contohkan sejauh ini dengan adanya oligarki, bisa membuat system siapa yang bakal menjadi kepala daerah nantinya.
“Buat memberantas korupsi memang jauh panggang dari api. Namun, perlu kita sikapi, kita kritiki. Dan juga berharap temen temen wartawan menjadi ujung tombak. Tanpa adanya kritik peran parlemen tidak akan maksimal,” ujarnya.
Karena sejauh ini legislator memiliki punya hak budgeting, legislasi serta pengawasan.
Terpisah, pengamat politik Bagindo Togar menjelaskan peran dari legislatif sendiri sejauh ini memang belum maksimal.
Bahkan menurutnya, dalam memberikan bentuk transparasi bahkan sekadar memberikan keterangan pada public hanya ada orang-orang tertentu saja.
Dia juga berharap kasus parlemen yang terjadi di Muara Enim, menjadi cerminan. Sehingga parlemen di Sumsel tidak terjebak dalam pusaran hukum. Dia juga berharap legislatif untuk lebih getol menyoroti kinerja pemerintahan.
“Soroti kinerja pemerintah dalam hal ini gubernur, walikota dan bupati kami dibelakang untuk mendukung,” katanya.
Ketua DPRD Sumsel Hj Anita Noeringhati. SH. Mh mengaku tidak alergi terhadap kritik dan saran diberikan masyarakat, LSM maupun jurnalistik.
Bahkan menurutnya itu akan menjadi tolak ukur bagi parlementer untuk dapat bekerja lebih baik lagi kedepannya. Terkait dengan fungsi DPRD sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan untuk masalah budgeting, legislasi serta pengawasan menurutnya sejauh ini jika DPRD hanya sebatas membahas serta menyetujui saja.
“Tapi fungsi yang real adalah eksekutif. Jika kita gambarkan makanan siap saji, DPRD hanya ikut berbicara. DPRD belum bisa mandiri tentang pengelolaan keuangan. Mengenai legislasi, tentunya kita bukan legislator. Kita hanya badan perencana peraturan perundangan daerah bukan legislator. Dimana DPRD dan eksekutif meruju pada undang-undang yang lebih tinggi,” kata politisi Partai Golkar ini.
Terkait dengan adanya kritik masalah kinerja? Anita menyatakan DPRD tidak hanya duduk manis dan dinina bobokan saja.
“Kami tidak akan lupa dengan tugas kami kepada masyarakat. Begitupula dengan adanya beberapa kejadian luar biasa seperti musibah banjir. Dalam hal ini DPRD sudah membahasnya Bersama Gubernur, walikota bahkan bupati. Tidak semua yang kita bahas mesti diruang umum,” katanya.#osk