Palembang, BP- Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Polda Sumsel berencana menerapkan sistem lalu lintas ganjil-genap di Palembang. Hal itu dilakukan untuk menekan angka penyebaran virus Corona atau Covid-19.
Namun DPRD Sumsel menilai kebijakan yang diambil tersebut tidak populis, karena terutama di kota Palembang belum saatnya ditetapkan ganjil genap, apalagi disinyalir untuk menurunkan angka Covid-19 di Palembang.
“ Penurunan jumlah Covid ini tidak harus dilihat dengan pembatasan ganjil genap, kedua kita harus melihat kearipan lokal di kota kita, tidak serta merta kebijakan kota lain kita terapkan disini, ternyata belum pas, apalagi saat ini kota Palembang khususnya tidak semacet di ibu kota, , jadi kebijakan ganjil genap ini saya lihat belum pas diterapkan di kota Palembang ,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli, Jumat (2/7).
Politisi PKS ini menilai banyak cara untuk menurunkan angka Covid-19 di Sumsel terutama Palembang salah satunya dengan mempercepat proses vaksinasi yang hari ini baru 58 persen seluruh Sumsel.
“ Artinya disini dulu yang harus dikejar oleh Pemprov Sumsel,” katanya.
Selain itu pihaknya melihat untuk testing Covid-19 masih terlalu sedikit, idealnya satu orang terkena Covid-19 maka Dinkes Sumsell harus stresing 15 orang di sekitarnya .
“ Dan hari ini kemampuan dikita 1 orang terpapar Covid-19 baru ditesting satu , dua orang disekitarnya , artinya ini yang jadi prioritas bukan kebijakan ganjil genap yang terjadi hari ini,” katanya.
Fraksi PKS DPRD Sumsel menurutnya akan menyampaikan hal ini dalam rapat paripurna DPRD Sumsel , Senin depan.#osk