Palembang, BP- Kepala dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Pera KP) Palembang, M Affan Mahali, menantang pihak kontraktor untuk membuktikan siapa pelaku yang meminta biaya jutaan rupiah kepada kontraktor untuk pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) di dinas Pera KP.
“Kalau ada buktinya, pasti kami akan tindak tegas oknum itu sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Ini klarifikasi saya,” kata Affan , Rabu (30/6).
Sedangkan Pemerhati Sosial dari Forum Demokrasi Sriwijaya, Bagindo Togar Butarbutar menilai tradisi seperti ini harus segera ditertibkan.
“Upeti atau biaya yang di pinta oleh oknum-oknum di Dinas Pera KP Palembang jelas tidak dibenarkan, harusnya kepala dinas selaku pembina, dapat mendidik staf untuk tidak bermental pencuri,” kata Bagindo, Kamis (1/7).
Dijelaskannya, untuk membuka persoalan itu secara terang benderang, tidaklah sulit, tinggal di cari, bagian apa yang berwenang membuatnya. Misalnya di bidang A atau B.
Kalau hal itu dibiarkan dan dianggap angin lalu, di khawatirkan akan menjadi tradisi yang mengakar yang akhirnya akan berdampak pada pembangunan yang tidak maksimal.
“Yang jelas adanya upeti itu memberatkan dan nanti akan berpengaruh pada kualitas kerja para pengusaha,” ujarnya.
Ia menambahkan, kepala daerah atau pun PNS tertinggi di kota Palembang, dituntut segera bertindak tegas terhadap jajarannya, bukan sebaliknya terkesan melakukan pembiaran.
“Berikan sanksi administrasi jabatan yang pantas, misalnya mutasi ke OPD lain, bila perlu di berhentikan, bila masih melakukan perbuatan tercela yang sama. Kinerja Manajemen Pemkot Palembang tidak akan optimal, bila masih ada saja oknum yang bermental buruk. Tugas dan tanggung jawab ASN itu melayani, bukan sebaliknya,” katanya.#osk