Pemulihan Ekonomi Sumsel di 2021, Ketua DPRD Sumsel Berharap Ada Secercah Harapan

Hj RA Anita Noeringhati
Palembang, BP
DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berharap di akhir tahun 2020 ini pemulihan ekonomi terutama di Sumsel mulai di bangkitkan , Namun karena pendemi Covid-19 masih terus berlangsung sehingga diprediksi pemulihan ekonomi belum bisa membangkitkan ekonomi termasuk di Sumsel tahun 2021 mendatang
“Pemulihan ekonomi di akhir tahun ini bahkan tidak sama dengan bulan-bulan sebelumnya,” kata Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati, Minggu (20/12).
Malahan dirinya mendapatkan what Apps yaitu surat edaran PHRI isinya tidak boleh melakukan kegiatan untuk tahun baru.
“ Sementara kita semua tahu hotel-hotel di tahun baru inilah untuk melakukan pemulihan ekonomi, dengan mengadakan acara dengan kita bisa membayar dan sebagainya tapi ternyata belum boleh,” katanya.
Sehingga pihaknya berharap ditahun depan ada secercah harapan kalau vaksin covid-19 bisa diberikan kepada masyarakat, alhamdulilah gratis itu yang paling benar sehingga masyarakat masyarakat sudah kebal dengan virus.
Politisi Partai Golkar ini melihat apalagi dengan beberapa surat instruksi, surat edaran tentang banyak daerah terkena Covid-19 yang meninggi sehingga daerah-daerah harus betul-betul melakukan pengetatan walaupun di dinyatakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) namun untuk keluar masih di suatu provinsi harus memakai rapid atau paling tidak rapid antigen.
“ Rapid antigen itu khan beda dengan rapid anti body, rapid anti body dalam membiayaian bisa antara Rp100 ribu sampai Rp150 ribu, tapi kalau rapid antigen pembiayaiannya sampai Rp500 ribu, Rp600 ribu, sehingga saya berpikir itu membenarkan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan yang notabene untuk kepentingan yang sangat mendesak dari orang-orang tidak mampu,” katanya.
Hal ini menurutnya pemerintah harus memberikan solusi , kalau hanya memberikan surat edaran tapi tidak ada solusi menurutnya kasihan bagi masyarakat yang umpamanya ada keluarganya meninggal disalah satu provinsi harus kesana tapi harus rapid namun biayanya tinggi, ini harus dipikirkan juga kedepan,” katanya.#osk