Koordinator Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 DPRD Sumsel Dr Ir H Syamsul Bahri, MM
Palembang, BP
Galian tambang batubara ilegal di di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim mengalami longsor. Sebanyak 11 penambang menjadi korban atas peristiwa yang diperkirakan terjadi pada Rabu (21/10) sore hari tersebut.
Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel prihatin dengan kejadian tersebut, dan berharap kedepan kejadian serupa tidak terjadi kembali.
“ Bapak Gubernur Sumsel dan Kapolda Sumsel telah meninjau lokasi dan sementara lokasi tambang ditutup, sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel Syamsul Bahri , Minggu (25/10).
Komisi IV DPRD Sumsel sendiri menurutnya akan melihat dan mengontrol tidakan-tindakan dari pejabat daerah setempat sehingga apa yang dilakukan pejabat setempat dengan melihat kejadian ini agar kejadian serupa tidak akan terjadi kembali.
Terkait pemanggilan Komisi IV dengan pihak yang berkompeten kaitan longsor tambang tersebut, menurut politisi Partai Nasdem ini pihaknya akan melakukan evaluasi dahulu.
“ Sekarang ada Kapolres Muaraenim telah memanggil beberapa saksi untuk di minta keterangan ,”katanya.
Longsor tambang tersebut menurut Syamsul seharusnya tidak perlu terjadi kalau itu dikontrol.
“ Karena terjadi ada kelalaian dari pemerintah daerah menurut pertimbangan saya , dalam hal ini kabupaten Muaraenim,” katanya.
Apalagi permasalahan ini masih ditangani penyidik dari kepolisian , apakah ada sindikat atau tidak kini terus di selidiki polisi.
Selama ini Syamsul mengaku, tambang ilegal di Kabupaten Muaraenim tidak terlalu banyak .
“ Pemerintah daerah menertibkan apa yang akan dilakukan kedepan ini sehingga kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi,”katanya.
Kedepan pihaknya akan melihat jika diperlukan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah akan dilakukan.
“ Itu kedepan harus dilakukan evaluasi, pembinaan kedepan supaya tidak terjadi lagi belakang harinya,” katanya.#osk