Antoni Yuzar
Palembang, BP
Sejumlah Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mempertanyakan temuan dari LHP BPK RI beberapa waktu lalu.
Seperti yang dikemukakan Juru bicara Fraksi PKB, Antoni Yuzar yang mempertanyakan tentang temuan LHP BPK RI yang perlu dibenahi dan diperbaiki antara lain masalah penataan dan pengamanan aset Sumsel yang dinilai belum memadai.
Kemudian masalah pengelolaan dana BOS dan sekolah gratis yang dinilai belum tertib.
Selain itu masalah pembelanjaan modal pada OPD yang terdapat kekurangan volume dan kelebihan.
“ Mohon kepada bapak Gubernur yang diwakili bapak Wakil Gubernur dapat menjelaskan langkah-langkah apa yang diambil Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar tertib dan tidak terulang kembali,” kata Antoni dalam Rapat Paripurna XIV (14) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Pertanggungjawaban Raperda APBD Sumsel Tahun Anggaran 2019, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Jumat (10/7).
Fraksi PKB mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam melaksanakan pembangunan, hal ini didasarkan serapan anggaran APBD 2019 yang kurang optimal sehingga silpa APBD 2019 cukup tinggi dengan angka Rp, 349,152 miliar.
“ Berkaitan dengan hal tersebut, Fraksi PKB menanyakan apa rancangan untuk silpa tersebut,”katanya.
Selanjutnya Fraksi PKB menyarankan Pemprov Sumsel agar membuat program sesuai perencanaan yang matang dan menyarankan agar Pemprov Sumsel menyesuaikan , menyeimbangkan antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung , karena pihaknya melihat realisasi anggaran tahun 2019 masih di dominasi oleh belanja tidak langsung sebesar Rp6,523 trilyun dan belanja langsung hanya Rp3,094 trilyun.
“ Ini sangat terjadi ketimpangan, sekali kali kami memohon perhatian ,” katanya.
Dan terakhir pihaknya mohon penjelasan Gubernur Sumsel dalam percepatan penanganan covid-19 apa saja langkah kongkrit yang telah dilaksanakan.
Sedangkan Fraksi Golkar menyampaikan agar Pemprov Sumsel lebih memaksimalkan penyerapan anggaran, perlu memperhatikan para guru honorer. “Selain itu Fraksi kami juga menilai bahwa pelaksanaan strategi pembangunan yang didasarkan atas paradigma kerakyatan, hendaknya diimbangi juga dengan penataan struktur sosial dan struktur birokrasi yang baik.,”kata juru bicara fraksi Golkar, Drs Thamrin Msi.
Fraksi Golkar meminta agar Pemrov Sumsel terus mendorong sekolah gratis dan kesejahteraan guru honorer.
“Selain itu dari sektor kesehatan. Dimana saat ini kita dihadapkan pada covid-19. Upaya penanganan harus tetap masif dilakukan. Pengadaan alat tes juga demikian sehingga hasil tes bisa cepat keluar,” katanya.
Sedangkan fraksi PDIP melalui juru bicaranya Zulfikri Kadir mememinta Pemprov Sumsel harus lebih kreatif mengelola dan lebih kreatif mencari pendapatan asli daerah (PAD) guna belanja daerah apalagi di masa Pandemi Covid-19 ini.
Sedangkan Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya menilai
penilaian dari fraksi yang ada di DPRD terkait raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel memang sangat dibutuhkan oleh Pemprov Sumsel.
“DPRD Sumsel menjalankan fungsinya melakukan penilaian terhadap raperda tersebut. Masukan, himbauan dan pertanyaan yang diberikan oleh fraksi di DPRD Sumsel akan kita tindaklanjuti,” kata Mawardi.
Dikatakannya, masukan dan himbauan dari DPRD Sumsel tentu akan menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja jajaran Pemprov Sumsel.
“Tentu ini akan dijadikan evaluasi untuk peningkatan kedepannya,” katanya.#osk