Narasumber dan peserta diskusi webinar
Palembang, BP
Stigma selama ini menyebut pembangunan di Papua tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia seolah kini terbantahkan.Seiring dengan terus menggeliatnya pembangunan di Bumi Cendrawasih berkat dukungan penuh dari pemerintah pusat.
“Kontribusi dan perhatian pemerintah pusat terhadap derap pembangunan di Papua tak terbantahkan lagi. Sedikitnya Rp93 trilyun anggaran yang telah dikucurkan untuk daersh otonomi khusus Papua serta Rp33 trilyun untuk Papua Barat. Sehingga total yang telah digelontorkan pemerintah pusat untuk membangun Bumi Papua mencapai Rp136 trilyun,” ungkap
Direktur Portal Berita Times Indonesia, Kiagus Firdaus sekaligus merupakan jurnalis yang seringkali berkunjung ke Papua di diskusi webinar Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumbagsel bertajuk “Menakar Pembangunan Nasional di Papua, Rabu (17/6) lalu.
Menurut Firdaus, yang paling mencolok pembangunan di Papua yakni infrastruktur yang saat ini terus menyelesaikan diantaranya ja Lolan trans Papua.
“Selain itu dengan ditunjuknya Papua sebagai tuan rumah PON menggambar provini ini sudah setara dengan daerah lain,” katanya dalam diskusi virtual yang dipandu Bung FK ini.
Menurutnya Papua bisa menjadi daerah maju di Indonesia dengan segala keindahan dan kekayaan alamnya. PRnya SDM Papua harus dibenahi dan ditingkatkan.
“Sudah saatnya putra-putri Papua yang telah mengenyam pendidikan di Pulau Jawa bisa kembali ke Papua untuk mengabdi dan membangun,” kata Pria asal Pagaraam ini.
Kiagus menambahkan keberlangsungan positif di Provinsi Papua harus didukung oleh tingkat keamanan masyarakat sosial dengan mengatasi konflik sosial yang terjadi.
“Pemerintah harus bisa memutus matarantai konflik di Papua dengan dan kebijakan dan pembinaan meningkatkan SDM masyarakat Papua,” katanya.
Narasumber diskusi lainya, Ketua PGK Papua Barat Ichawan Ar Rasyid Kabes menjelaskan perkembangan pembangunan Papua tidak bisa dibantah baik bidang infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Namun sebagian masyarakat Papua menilai rasa keadilan sepenuhnya belum dirasakan oleh masyarakat Papua terutama penyelesaian pelanggaran HAM sehingga konflik sosial masih terus saja terjadi dan berdampak pada situasi keamanan masyarakat saat ini,” kata tokoh Muda asal Papua ini lugas.
Menurutnya, ini yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat saat ini dengan cara memberikan keleuasaan otonomi khusus yang sejati oleh orang Papua.
“Konflik ini terjadi tidak lain karena kurang meratanya dampak otonomi khusus ditengah masyarakat Pupua”katanya.
Sementara Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Dr Sadi Is,SH,MH mengatakan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Papua mungkin diperlukan revisi UU Otonomi khusus Papua.
“Mungkin saja UU Otosus ini perlu menyerap kearifan Lokal Papua sehingga ada keluasaan kearifan lokal berkontribusi dalam pembangunan sehingga hasil dirasakan masyarakat Papua,”kata Pengajar UIN Raden Fatah ini.
Senada disampaikan Ketua Umum Badko HMI Sumbagsel, Bambang Irawan dalam closing statementnya bahwa dengan diskusi ini kami pemuda dan mahasiswa Sumatera dapat mengetahui dalam keindahan akan efek positif dari pembangunan infrastruktur di Papua.
“Tentu sebuah apresiasi kita sampaikan hari ini Papua sangat mengalami peningkatan signifikan baik segi infrastruktur, pendidikan kesehatan dan SDM nya. Kita berharap pemerintah pusat tetap fokus memberikan hal terbaik untuk saudara kami di Papua dan secepatnya menyelesaikan konflik sosial agar Pembangunan Nasional di Papua berjalan dengan baik dan sesuai perencanaan” katanya.#osk