Antoni Yuzar
Palembang, BP
Dengan pertimbangan kesehatan, Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441H/2020.
Calon jemaah haji tahun ini rencananya akan diberangkatkan tahun 2021.
Kebijakan pembatalan haji berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M.
Kebijakan ini diambil karena pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumsel, Alfajri Zabidi melalui Kasubbag Humas Saefudin menjelaskan, imbas dari keputusan tersebut sebanyak 7.012 calon jemaah haji dari 16,5 kelompok terbang (kloter) Sumsel batal melaksanakan ibadah wajib di tanah suci.
“Pembatalan keberangkatan jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI). Maksudnya, pembatalan itu tidak hanya untuk jemaah yang menggunakan kuota haji pemerintah, baik reguler maupun khusus, tapi termasuk juga jemaah yang akan menggunakan visa haji mujamalah atau furada,” katanya, Selasa (2/6).
Selain soal keselamatan, jelas Saefuddin, kebijakan penundaan haji diambil karena hingga saat ini Saudi belum membuka akses layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M.
Akibatnya, Pemerintah tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan dalam pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah. Padahal, persiapan itu penting agar jemaah dapat menyelenggarakan ibadah secara aman dan nyaman.
Dia menambahkan, rencana awal keberangkatan kloter haji pertama pada 26 Juni.
Hal ini berarti waktu yang dibutuhkan untuk persiapan terkait visa, penerbangan, dan layanan di Arab Saudi mepet sekali atay tinggal beberapa hari lagi.
Sedangkan Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengakui di Mekkah dan Madinah walaupun sudah di buka namun tetap protokol Covid.
“ Kalau kita melihat himbauan kita itu kalau dulu , shalat itu jangan sampai di masuki setan, shafnya harus rapat, sekarang kita lihat kalau social distancing melaksanakan shalat itupun masih di jaga, sangat bisa di pahami kalau tahun ini haji belum bisa dilaksanakan,” kata politisi Partai Golkar ini, ketika ditemui di DPRD Sumsel, Selasa (2/6).
Menurutnya bukan hanya jemaah Indonesia yang kecewa tapi seluruh dunia yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini juga kecewa.
Sedangkan Ketua Komisi I DPRD Sumsel Antoni Yuzar mengajak masyarakat Sumsel mengambil hikmahnya jika tidak bisa melaksanakan haji tahun ini.
“Mereka (Pemerintah Saudi Arabia) memiliki otoritas sendiri disana untuk mencegah korban lebih banyak lagi, mencegah penyebaran Covid-19, karena dari kita sendiri belum aman, “ katanya.
Politisi PKB ini mengajak calon jemaah haji yang gagal berangkat ini untuk bersabar, berdoa dan menjaga kesehatan.
“ Kalau saya pribadi kita ikuti aturan negara sana, karena di Sumsel sendiri pandemi ini masih ada peningkatan-peningkatan, belum ada penurunan, jadi sangat wajar penundaan dilakukan pemerintah Saudi Arabia,” katanya.#osk