DPRD Sumsel Minta Pemprov Sumsel Berikan Dana Pendampingan Untuk Jaringan Pengaman Sosial dan Recovery Ekonomi Kabupaten Kota
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Mgs Syaiful Padli
Palembang, BP
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Mgs Syaiful Padli meminta Pemprov Sumsel untuk memberikan dana pendampingan untuk kabupaten kota di Sumsel yang anggaran Covid-19 dan APBDnya kecil untuk digunakan sebagai anggaran jaring pengaman sosial dan recovery ekonomi.
“ Artinya anggaran covid-19 yang ada di kabupaten kota ini , kalau aku total hampir Rp700 miliar seluruh Sumsel dari kabupaten kota, harusnya APBD provinsi juga mengeluarkan dana pendampingan untuk daerah-daerah yang dana covid-19 minim dan APBDnya kecil,” kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumsel, Jumat (29/5).
Sehingga APBD Sumsel bisa memberikan subsidi anggaran kepada kabupaten kota yang dana covid-19 minim dan APBDnya kecil.
“ Intinya Rp120 miliar untuk penanganan Covid-19 itu di Sumsel, aku nilai masih sangar kurang dan perlu ada penambahan untuk dana dampingan kabupaten kota , dana pendampingan itu untuk jaring pengaman sosial dan recovery ekonomi, “ katanya.
Untuk jaringan pengamanan sosial itu, beda diluar dari paket sembako pusat, APBN.
“ Untuk recovery ekonomi dengan memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Covid, pelaku-pelaku usaha kecil, UMKM dan kita belum melihat ada stimulus dari pemprov Sumsel untuk memberikan dana pendampingan UMKM yang ada di Sumsel,” kata politisi PKS ini.
Bantuan pendampingan bagi kabupaten dari APBD Sumsel menurutnya sah-sah saja selama APBD Kabupaten kota kecil kecuali kabupaten kota yang memiliki APBD yang besar.
Apalagi dia menilai anggaran penanganan Covid-19 di Sumsel yang Rp120 miliar masih terlalu kecil.
“ Kami di DPRD Sumsel belum diajak bicara soal pengalihan anggaran, sampai hari ini yang ada baru pembicaraan Rp120 miliar, belum ada penambahan baru, belum ada pergeseran anggaran masih diangka Rp120 miliar,” katanya.
Dia sudah mempertanyakan anggaran Rp120 miliar yang belum bertambah dengan pihak Pemprov Sumsel dan dijawab pihak Pemprov Sumsel kalau Pemprov Sumsel bersifat koordinatif, karena anggaran covid-19 ada dari pihak kabupaten dan kota di Sumsel.#osk