Mgs Syaiful Padli
Palembang, BP
Ketua Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) yang membahas LKPJ Gubernur Sumsel tahun 2019, Mgs Syaiful Padli menjelaskan kalau alasan kota Palembang yang hingga kini belum melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lantaran secara anggaran Palembang belum siap .
Hal ini terungkap saat rapat antara Pansus V DPRD Sumsel dan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinskes) Sumsel Lesty Nurainy,Apt,Mkes di ruangan Komisi V DPRD Sumsel, kamis (30/4).
“ Itu Kepala Dinas Kesehatan Sumsel tadi, jadi mereka (Pemkot) Palembang membuat surat itu, surat semacam aturan PSBB tapi untuk anggaran jaminan sosial kemasyarakatannya belum siap, artinya dalam krteria PSBB itu salah satunya masyarakat terdampak Covid-19 meliputi pemutusan hubungan kerja, ojek online, tukang becak dan orang tidak mampu, ini ternyata belum bisa mengcover orang-orang terdampak ini, sehingga dijelaskan Dinkes tadi, kalau Palembang belum mengajukan surat untuk PSBB,” katanya.
Tapi Pemkot Palembang hanya mengajukan surat kepada Gubernur Sumsel semacam PSBB tapi bukan PSBB.
“ Jadi mereka melakukan pembatasan orang keluar harus pakai masker, pembatasan wilayah, itu semi PSBB mungkin , terkait anggaran juga,” katanya.
Melihat trend Covid-19 , menurutnya perlu melakukan tracking orang-orang atau di test Covid-19 semakin banyak yang ditest semakin bagus.
“Semakin sedikit orang ditest dia seperti siklus gunung es, jadi jangan sampai jumlah positip meningkat kemudian yang di tracking sedikit, kita mensuport Dinkes tadi agar lebih banyak mentracking orang-orang yang PDP , permasalahnnya seperti di sampaikan kepala dinas kemarin APD baru akan datang di Sumsel, kedepan Pemprov dalam hal ini Dinkes Sumsel akan lebih mengantisipasi lagi agar jangan sampai kekurangan alat test untuk Covid-19,” katanya.
Hal senada dikemukakan anggota Pansus V DPRD Sumsel Rizal Kenedi mengatakan dalam rapat dengan mitra seperti Dinas Kesehatan (Dinkes Sumsel), Kamis (30/4) membahas soal penanganan Covid-19 di Sumsel dimana ada beberapa daerah di Sumsel yang sudah masuk zona merah dna itu berawal dari transmisi lokal.
“ Paling tidak Dinkes ada langkah kongkrit agar penyebaran covid ini tidak menyebar lagi, “ katanya.
Selain itu untuk para medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan covid-19 , Dinkes harus melengkapi mereka dengan Alat Perlindungan Diri (APD) dan memang APD sudah dipesen namun belum datang.#osk