Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati
Palembang, BP
Upaya pemerintah untuk memperhatikan nasib warga miskin baru (misbar) yang terdampak pandemi Covid-19 salah satunya dengan penyediaan dapur umum patut diapresiasi.
Hanya saja yang disayangkan pembagian nasi produk dapur umum ini terkesan masih dilakukan secara sporadis, sehingga rawan tak tepat sasaran.
“Hasil pengamatan yang kami lakukan di beberapa titik pembagian nasi gratis masih terlihat sporadis. Ternyata pembagian nasi secara cuma-cuma ini justru dijadikan lahan baru bagi segelintir orang yang belum tentu masuk dalam kategori misbar. Belum lagi mereka berjejer di pinggir jalan sehingga rentan menyebarkan penyakit penyakit Covid-19 ini,” kata Ketua DPRD Sumsel, Hj RA Anita Noeringhati,SH,MH, Selasa (21/4).
Untuk itulah, Anita berharap kiranya bauj Pemprov maupun kabupaten/kota yang membagikan nasi gratis maupun bantuan lain agar dapart mengubah mekanisme pembagian bantuan, termasuk dengan melibatkan instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) yang diyakini memiliki data seberapa banyak warga yang masuk dalam kategori misbar dan diluar dari daftar penerima bantuan pemerintah seperti PKH dan yang lainnya.
Terkait rencana pemberlakuan PSBB, menurut Anita selain keputusan pusat dalam hal ini Menkes atas usulan Gubernur dan Bupati/Wako juga mempertimbangkan kesiapan masyarakat.
“Seperti untuk Kota Palembang bagaimana kesiapan Pemkot untuk bisa mem-back up masyarakat terdampak Covid-19. Baik dari sisi anggaran hingga ketersediaan bahan pangan,” kata Anita.
Pasalnya, apabila tidak betul-betul direncanakan dengan baik dikhawatirkan justru bakal memunculkan titik-titik kerawanan.
“Perlu pemahaman kepada masyarakat terkait PSBB ini yang disertai dengan data-data dan bukti-buktu yang akurat,” pinta Ketua Harian DPD Partai Golkar Sumsel ini lugas.#osk