Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Selatan (Sumsel), Kelly Mariana didampingi komisioner KPU Sumsel lainnya Amrah Muslimin dan Hepriyadi saat menjelaskan kepada wartawan dikantor KPU Sumsel, Kamis (30/1)
Palembang, BP
Dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun anggaran 2020 KPU Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendapatkan anggaran hibah sebesar Rp 6, 3 miliar.
“Dalam APBD 2020 , usulan kami Rp10,4 miliar tapi kemarin di DPRD dikoreksi , kalau tidak salah kami dapat Rp6,3 miliar, kalu tidak salah,” Ketua KPU Sumsel Kelly didampingi komisioner KPU Sumsel lainnya Amrah Muslimin dan Hepriyadi kepada wartawan dikantor KPU Sumsel, Kamis (30/1).
Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk penguatan kelembagaan KPU Sumsel dan KPU di 17 Kabupaten dan kota di Sumsel.
“ Jadi , bimtek-bimtek, kita juga tidak punya anggaran untuk supervisi dan monitoring untuk pilkada ini dari KPU RI, kita harapkan dari anggaran hibah KPU provinsi, termasuk bantuan sosialisasi , bimtek, pengumuman, sosialisasi dalam bentuk iklan,” katanya.
Pihaknya juga merencakan apel siaga 7 kabupaten kota di Sumsel dilakukan di Palembang mengundang semua PPK.
“ Itu kalu duitnya lah ado, belum pacak dijadwalke, mungkin sebelum Juni, itu PPK-PPS sudah ado tapi yang kami undang batas PPK kalau PPS diundang banyak nian, “ katanya.
Sebelumnya Komisioner KPU Sumsel Amrah Muslimin mengatakan, anggaran hibah untuk KPU Sumsel di APBD 2020 akan digunakan oleh KPU Provinsi dalam rangka untuk sebagai penanggung jawab pelaksanaan pilkada 7 kabupaten kota baik dalam bentuk monitoring terhadap pelaksanaan maupun dimungkinkan juga adanya kegiatan-kegiatan misalnya penguatan kelembagaan yang tidak tercover oleh kabupaten itu bisa dibantu KPU Provinsi.
“Misalnya kegiatan penambahan rapat kerja KPU provinsi dapat mengundang PPK, KPU kabupaten untuk rapat kerja dalam rangka melaksanakan tahapan pilkada, misalnya PPK kita lakukan bimtek , kami juga ada rencana apel siaga menjelang pilkada 2020 itu melibatkan seluruh PPK se Sumsel, “ kata Amrah.
“ Jadi kami mengelola APBD, kalau APBN ini khan rutin , honor, gaji ada kegiatan-kegiatan tapi sedikit sekali, kegiatan sebatas rakor, rakor itu dianggaran DIPA kami untuk 2020 hanya dua kali, rakor itu untuk kabupaten kota , sementara persoalan di 2019 waktu pileg terjadinya tidak di KPU kabupaten tapi di PPK, justru itu KPU Provinsi menilai perlu adanya penguatan kelembagaan,” katanya.#osk