Oleh : Dudy Oskandar (Jurnalis, Peminat
Sejarah Sumatera Selatan)
#Setelah Penyerahan Kedaulatan
Dan PWI Kring Palembang
PENYERAHAN kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949, membawa perubahan yang besar pula pada dunia pers di Sumatera Selatan.
Harian Pertja Selatan yang setelah persetujuan KMB dicapai merubah haluannya mendekat kepada Republik, kemudian bergabung dengan ,,Suara Rakjat” dari Idrus Nawawi, hingga akhirnya Pertja Selatan berganti namanya dengan Suara Rakjat Sumatera dengan redaksinya diketuai oleh Idrus Nawawi.
Sementara itu atas usaha Rahman Thalib, R.A. Hakky dan MJ. Sjamsuddin, dikumpulkan modal hingga kemudian pada tanggal 25 Djanuari 1950 harian Fikiran Rakjat diterbitkan kembali. Mula-mula dengan hanya 3 kali seminggu hingga kemudian diterbitkan setiap hari.
Disamping itu oleh kantor cetak Kiao Paou beberapa waktu sebelum itu sudah diterbitkan pula Surat Kabar. Kiao Paou dibawah pimpinan pemilik percetakan itu sendiri, K.C. Liem Kp.
Dikalangan masyarakat Belanda pada mulanya ada diterbitkan Surat Kabar Juliana Bode oleh RVD Belanda yang kemudian menjadi Dagblad voor Zuid Sumatra sebagai usaha partikelir dibawah pimpinan D.Hubenet .
Selain itu RVD juga mengeluarkan pula siaran propaganda dalam bahasa Indonesia bernama Pewarta dipimpin oleh L. Takarbessy.
Keempat surat kabar inilah yang hingga saat itu diterbitkan dikota Palembang, sedangkan di Bangka “last but not least” ada pula diterbitkan surat kabat yang terbit 2 kali seminggu Suluh Bangka dibawah pimpinan Kwee Tjiang Hong dan Haveez Achmad disamping Surat Kabar resmi Djawatan Penerangan (Djapen ) Bangka bernama Mimbar Rakjat.
Disamping surat kabar ini, oleh Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Selatan ada pula diterbitkan bulanan resmi bernama Djendjang disamping Lukisan Bergambar dan ,,Ichtisar Berita Propinsi Sumatera Selatan, suatu majalah khusus memuat peraturan. Didaerah Lampung dan Bengkulu sendiri tidak terdengar ada diterbitkan surat kabar.
Justru karena tidak adanya percetakan yang dapat dipakai untuk keperluan ini. Dizaman revolusi hingga tahun 1948, di Lampung pernah pula diterbitkan surat kabar resmi oleh Djapen Lampung bernama Berita Lampung yang kemudian berturut-tuurt berganti nama Suara Merdeka dan Terompet.
Pers Sumatera Selatan
Perkembangan pers didaerah Sumatera Selatan umumnya sangat terbatas sekali akibat adanya persaingan dengan surat kabar dari Jawa yang memang lebih besar ukurannya dan lebih sempurna tehniknya. Pokok kekalahan pcrsaingan ini adalah justru disebabkan kurangnya percetakan.
Adanja percetakan tidak dapat lebih besar mencetak dari ukuran yang sekarang ini. Meskipun begitu, diharapkan akan memberi dorongan bagi perkembangan selanjutnya pers didaerah ini.
Sedianya kota Palembang akan mendapat sebuah unit-percetakan dari Pemerintah (Kementerian Penerangan) khusus untuk percetakan surat-surat kabar. Karena sesuatu sebab yang tidak terang kemudian unit percetakan untuk Palembang tersebut telah diberikan kepada Bandung.
Percetakan ini adalah motor dari suatu penerbitan surat kabar. Kesempurnaan tehnik percetakan sebagai juga kecepatannya, sangat mempengaruhi mutu, tehnik dan aktualitas suatu surat kabar.
Selain itu, lain faktor yang tak kurang pentingnya yang mempengaruhi perkembangan pers di Sumatera Selatan khususnya dan Indonesia umumnya, adalah masaalah pemberantasan buta huruf. Bertambah berkurangnya buta huruf ini, berarti akan bertambah banyaknya rakyat yang dapat membaca surat kabar.
Justru faktor inilah jang terpenting sekali. Sifat penerbitan surat-surat kabar di Indonesia umumnya yang terutama menggantungkan nasibnya pada adpertensi, haruslah dirubah demikian rupa sehingga jumlah langganan yang besarlah akan menentukan perkembangannya seluas-luasnya.
Soal perkembangan pers di Sumatera Selatan sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pers nasional Indonesia diseluruh Indonesia umumnya. Jika orang menghitung banyaknya surat-surat kabar di Indonesia ini dengan total jumlah oplahnya, dibandingkan dengan jumlah rakyat Indonesia, orang akan melihat suatu angka perbandingan yang menyedihkan sekali.
Walaupun jumlah penduduk ini dibagi misalnya jumlah orang dewasa, dibagi lagi dengan persentasi yang melek huruf nyatakan bahwa sebagian besar dari rakyat Indonesia, yang meskipun melek huruf bahkan tidak kecil pula jumlahnya , kaum terpelajar tidak suka membaca surat kabar.
Ada diantaranya yang memang tidak ada perhatian terhadap suasana disekitar tanah air atau diseluruh dunia dan ada pula yang merasa sudah cukup dapat mengetahui segala-galanya , jika dirumahnya sudah ada satu pesawat radio saja.
Satu hal yang mengherankan lagi dirumah kebanyakan kaum intelek Indonesia orang lebih suka membaca surat kabar asing yang berbahasa asing. Entahlah apakah ini karena dianggap mereka mutunya lebih tinggi dan beritanya lebih banyak, atau sekedar mereka hendak menunjukkan, bahwa mereka adalah keluarga intelektual yang lebih mengerti bahasa asing dari pada bahasa Indonesia sendiri.
Pers Indonesia, tidak kurang mengharapkan agar para pemimpin dan kaum pendidik Indonesia akan memberikan kesadaran kepada rakyat Indonesia betapa pentingnya membaca surat kabar.
Mereka sedikit banyaknya patut mengambil contoh rakyat Inggeris yang menganggap membaca surat kabar ini sama pentingnya dengan makan roti setiap hari. Mereka menghabiskan waktu senggang mereka umumnya . dengan membaca surat kabar, majalah atau buku.
Meskipun begitu kita yakin proses kemajuan rakyat Indonesia umumnya dalam berfikir dan berbuat akan berakibat orang akan merasa perlu membaca surat kabar.
Mulai dari rakyat golongan kaum intelek tinggi dikota besar, sampai kepada rakyat yang hanya keluaran kursus pemberantasan buta-huruf didesa yang paling terpencil.
Dengan diliputinya seluruh lapisan rakyat oleh surat kabar nasional Indonesia, akan berarti lebih terjaminnya kemerdekaan pers yang sebenarnya, bcersendi pula kebebasan rakyat dalam mengeluarkan buah fikiran dan pendapatnya.
Kewartawanan.
Last but not least, dan pembicaraan sekitar perkembangan pers di Sumatera Selatan, kita kira baik juga dilengkapi dengan gambaran perkembangan dunia kewartawanannya.
Kalau sebelum perang jumlah wartawan professional di Sumatera Selatan ini boleh dihitung dengan jari sebelah tangan, sesudah kemerdekaan ini jumlah ini jauh meningkat.
Disamping wartawan dari surat kabar daerah juga dikota besar di Sumatera Selatan ini terdapat wartawan yang bekerja sebagai koresponden surat kabar atau kantor berita diluar daerah.
Belum lagi terhitung pegawai Djawatan‘ Penerangan yang dinasnya adalah mengerjakan pekerjaan kewartawanan.
Disamping itu hasrat pemuda untuk menjadi wartawan tidak kurang besarnya. Ini ternyata tidak sedikit dari pemuda‘ didaerah ini yang mengikuti kursus kewartawanan dan tidak kurang banyaknya pula lamaran yang diajukan untuk suatu pekerjaan kewartawanan pada surat kabar.
Ini membuktikan bahwa lambat-laun masyarakat, terutama angkatan mudanya, mengenal apa arti kewartawanan dan dunia pers pada umumnya yang mewujudkan kepada perhambaan diri kepada kepentingan umum.
Masyarakat lambat-laun mengerti bahwa gelaran “Ratu Dunia” bagi para wartawan adalah menunjukkan kekuasaan penanya, tetapi gelaran “Hamba Masyarakat” adalah menunjukkan corak tugas dan kewajibannya.
Dalam melaksanakan tugas-kewajiban menghambakan diri kepada masyarakat, nusa dan bangsa ini, wartawan Indonesia pada umumnya sama mengikat diri dalam suatu organisasi kewartawanan yang didirikan sejak setahun setelah kemerdekaan (tahun 1946 di Solo), dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia atau disingkat P.W.I.
Diseluruh kota besar di Indonesia dimana ada wartawan, berdirilah kring’ P.W.I.
Juga didaerah Sumatera Selatan ini. sejak tahun 1950 telah terbentuk P.W.I. kring Palembang, yang keanggotaannya meliputi seluruh wartawan’ nasional dikota ini, termasuk juga pegawai Djawatan Pcnerangan dan Radio yang melakukan pekerjaan kewartawanan.
PWI memiliki suatu kode jurnalistik yang terkenal yang harus dipatuhi oleh anggotanya. Yang terpenting antara kode tersebut, dapat kita kutip disini sebagai berikut: ”Seorang Wartawan yang menggunakan kecakapannya untuk kepentingan diri sendiri atau untuk mencapai maksud yang merugikan umum, tidak dikatakan setia pada pertanggungjawab juga besar juga dipikulkan atasnya.
Wartawan lebih banyak mengetahui tentang berbagai hal dari pada rakyat pada umumnya, tetapi ia bijaksana dalam mempertimbangkan perlu/patut atau tidaknya sesuatu berita yang destruktif, merugikan negara dan rakyatnya, menimbulkan kekacauan atau menyinggung perasaan susila (fasal 1 sub 3 dan b).
Perhatian Pemerintah terhadap pers dan wartawan Indonesia tidak kurang besarnya. Justru karena Pemerintah sendiri menginsyafi betapa pentingnya kedudukan wartawan dan pers nasional bagi negara.
Untuk inilah maka dikota besar oleh Pemerintah diadakan Balai Wartawan atau secara lnternasional dinamai orang ,,PRESSROOM”.
Di Palembang PWI Kring Palembang sendiri berhasil mengadakan sebuah Balai Wartawan yang pembukaannya diresmikan pada tanggal 18 Mei 1952 yang lalu.
Balai Wartawan Palembang mendapat sokongan tetap dari Kementerian Penerangan melalui Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Selatan .
Balai Wartawan ini bukan saja untuk digunakan bagi para wartawan bekerja, bercengkerama dan mengadakan pertukaran fikiran, seperti juga untuk tempat mengasoh dan berlibur, tetapi juga dapatdipergunakan untuk menerima kedatangan wartawan luar daerah atau luar negeri yang berkunjung dengan memberikan service yang selayaknya bagi mereka. #
Sumber:
- Republik Indonesia, Propinsi Sumatera Selatan, Kementrian Penerangan , Siliwangi-Jakarta, Agustus 1954