Anggota Banggar DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Askweni
Palembang, BP
Anggaran Rp13,2 Miliar di APBD Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2019 untuk intensif Guru honor seluruh Sumsel tidak bisa di cairkan alias macet lantaran aturan hukumnya untuk pencairannya kurang mendukung.
Hal ini membuat pihak DPRD Sumsel kecewa dan mendesak Gubernur Sumsel untuk segera membuat peraturan daerah (perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumsel guna pencairan anggaran tersebut.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Askweni mengatakan , anggaran insentif tersebut rencananya dibagikan untuk 11 ribu guru honor di Sumsel dimana setiap guru honor akan mendapatkan Rp100 ribu/bulan.
“ Yang jadi masalah anggaran tersebut tidak bisa cair dengan alasan aturan hukum kurang mendukung, karena itu kita minta Gubernur secepatnya membuat aturan itu bentuknya perda dan Pergub,” kata Askweni, Jumat (23/8) ketika ditemui di ruang kerjanya, sembari mengatakan anggaran tersebut merupakan usulan dirinya kepada Banggar DPRD Sumsel.
Askweni yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumsel ini mengaku prihatin dengan anggaran insentif yang tidak bisa di cairkan tersebut untuk guru honor yang sudah kecil tapi tidak bisa di cairkan pula, seharusnya menurutnya pemerintah daerah menambah anggaran insentif guru honor di seluruh Sumsel.
“ Kita harapkan ini bisa jadi atensi Gubernur Sumsel,” katanya.
Dia menyayangkan juga kalau anggaran tersebut akhirnya menjadi silpa karena tidak terpakai.
“Anggaran insentip ini baru pertama kali dianggarkan untuk guru honor biasa, kita minta agar aturannya segera di buat agar bisa dicarikan,” kata politisi PKS ini.
Sedangkan Ketua Forum Komunikasi Tenaga Honorer Kategori 2 (FKTHK2) wilayah Sumsel, Syahrial menilai anggaran Rp13,2 miliar di APBD Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2019 untuk intensif Guru honor seluruh Sumsel yang tidak bisa di cairkan lantaran aturan hukum kurang mendukung, pihaknya tidak kaget, karena memang menurutnya selama ini anggaran tersebut terkesan menjadi wacana saja dan tidak ada action dan terkesan tarik ulur.
Pihaknya mengharapkan agar anggaran intensip guru honor yang telah dianggarkan bisa dicairkan melalui perda dan pergub Sumsel.
“Kalau dikatakan kecewa sepertinya kami menanggapinya dingin dingin saja , ibaratnya kita selalu dapat PHP saja selama ini, jadi dengan situasi seperti ini kita adem adem bae, tidak pulo kaget, dan harapan utama kita guru honor di Sumsel bisa diangkat menjadi PNS. Rencananya di bulan Oktober ini ada pembukaan CPNS dan P3K, kita harapkan guru honor bisa masuk , tapi itu harus ada usulan pemerintah daerah ke pusat, tapi ini semua kembali ke anggaran,” katanya.#osk