DPRD Muaraenim Tuding Pemprov Sumsel Agresif Terhadap Persoalan Di Daerah Perbatasan

Palembang, BP
Pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) LPKJ dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Muaraenim tahun anggaran 2018 DPRD Muaraenim dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Muaraenim menggelar pertemuan di gedung DPRD Sumatera Selatan (Sumsel).
Kedatangan rombongan ini dipimpin Faizal Anwar SE selaku Ketua Pansus LKPJ dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Muaraenim tahun anggaran 2018 dan diterima oleh Sekretaris DPRD Sumsel Ramadhan S Basyeban di ruang banggar DPRD Sumsel, Jumat (28/6).
Sengaja kami ingin bertemu Pemprov Sumsel , OPD terkait hal-hal berkaitan dengan kewenangan Provinsi dan berkaitan dalam rangka mendukung kinerja OPD Muaraenim serta kesejahteraan masyarakat Muaraenim. Kami tegaskan tingginya angka kemiskinan di Muaraenim salah satu indikator adalah salah satu penyebabnya peran Pemprov Sumsel yang kami nilai sangat kurang terhadap Muaraenim,” tuding Faizal Anwar SE , Ketua Pansus LKPJ dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Muaraenim 2018
Menurutnya, angka kemiskinan di Muaraenim besarnya 13, persen lebih diatas angka nasional dan Sumsel, dimana tahun 2018 angka kemiskinan di Muaraenim turun sedikit. Padahal Muaraenim penyumbang sumber daya alam terbesar di Sumsel.

“ Makanya kami koordinasi terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan oleh provinsi untuk Muaraenim,” katanya kata anggota Fraksi PAN DPRD Muaraenim ini.
Selain itu kaitan dengan dana bagi hasil untuk pajak daerah yang hingga kini belum didistribusikan ke Muaraenim dan kaitan dengan kewenangan termasuk kewenangan menyangkut masyarakat seperti izin, eksploitasi batubara.
Secara detil memang ada menurutnya pembayaran di tahun 2018, jumlahnya tapi dia mengaku tidak ingat. Tapi masih ada yang tertunggak.
“ Kami lihat Muaraenim seperti diabaikan sebagai pemilik wilayah,” katanya.
Selain itu menyangkut kewenangan-kewenangan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat termasuk hal-hal menyangkut pembahasan mengenai harga yang dihasilkan masyarakat seperti sawit dan karet hanya dibahas oleh Dinas Perkebunan masalah plasma sementara perkebunan mandiri itu tidak pernah disinggung.
Belum lagi sarana-sarana berkaitan dengan usaha rakyat perkebun , kontribusi provinsi terhadap Muaraenim sangat minim, bibit atauhal-hal lain berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Belum lagi soal pembangunan infrastruktur , Muaraenim itu sangat minim dengan apa yang dibangun pemerintah provinsi .
“ Makanya kami tergerak kesini supaya provinsi lebih memprioritaskan bahwa dalam peningkatan ekonomi masyarakat , karena Muaraenim sudah memberikan sumber daya alam untuk Sumsel, kapal lagi Sumsel memberikan untuk Muaraenim,” katanya.
Untuk itu menurutnya perlu adanya komunikasi antara OPD Muaraenim dengan Pemprov Sumsel didalam pembahasan persoalan-persoalan Muaraenim terkhusus mensejahterakan masyarakat Muaraenim.

“ Banyak sekali kewenangan seperti perdebatan aku tadi disini kelihatan Provinsi agresif terhadap persoalan terutama di daerah-daerah perbatasan , apalagi Muaraenim posisinya berada ditengah, ini terkait masalah perizinan yang bisa memberikan dampak kurang bagus termasuk dampak sosial, konflik di tengah masyarakat dan hal-hal lain yang tadinya masyarakat adem, rukun dengan kondisi demikian ribut masalah tata batas, ini yang terjadi,” katanya.
Malahan kaitan konflik batas wilayah antara Muaraenim dan Palembang yang ditempati kini PT RMK menurutnya sudah final dan memang masuk daerah Muaraenim.
“ Sekarang kenapa Pemprov Sumsel ingin mengeluarkan izin lingkungan , karena dikait-kaitkan karena disitu RMK sebelum masuk di lokasi melewati jalan, katanya itu jalan khusus,padahal itu bukan jalan khusus tapi jalan sudah ada sejak zaman Jepang,” katanya.
Mengenai masalah pendidikan di Muaraenim sejak bergulir kebijakan kewenangan SMA/SMK kembali ke Provinsi sehingga dana operasional kalau sebelumnya menjadi beban APBD kabupaten kini Muaraenim lepas dengan kondisi ini Pemprov Sumsel tidak siap dengan kondisi ini sehingga sekarang antara sekolah mahal biayanya.

“ Yang kami sayangkan adanya pemutusan dan pemberhentian guru honor yang semestinya jangan diberhentikan ada beberapa kasus tadi di sampaikan dalam rapat, tidak cukup alasan dengan mengandalkan PP 24 dan harus memberhentikan guru honor, karena sekolah itu butuh.Bicara soal pendapatan menurutnya ada cara lain, kenapa Kabupaten Muaraenim bisa memberikan THR tapi Pemprov Sumsel tidak bisa,” katanya.
Dan apa yang sudah pihaknya komunikasikan dalam pertemuan tadi tetap menjadi rekomendasi pihaknya, intinya Pemerintah Muaraenim harus lebih agresif dalam rangka komunikasi dengan Pemprov Sumsel, agar seluruh kebijakan berpihak kepada Muaraenim.
Sedangkan Sekretaris DPRD Sumsel Ramadhan S Basyeban terima kasih ada kedatangan Pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) LPKJ dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Muaraenim tahun anggaran 2018 DPRD Muaraenim dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Muaraenim dan OPD Provinsi Sumsel.
“Kita nanti kumpul disini lagi untuk mengurai mengurai benang jika ada yang kusut agar tidak menimbulkan persoalan baru, tetap kita tindaklanjuti,” katanya.#osk