Rapat Paripurna LVIII ( 58 ) DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dengan Agenda Penyampaian Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumsel ( LKPJ) Tahun Anggaran 2018 dilanjutkan dengan Pembentukan Pansus digelar di gedung DPRD Sumsel, Senin (29/4).
Palembang, BP
Rapat Paripurna LVIII ( 58 ) DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dengan Agenda Penyampaian Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumsel ( LKPJ ) Tahun Anggaran 2018 dilanjutkan dengan Pembentukan Pansus digelar di gedung DPRD Sumsel, Senin (29/4).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumsel MA Gantada dan didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD Sumsel dan dihadiri Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya dan kepala dinas dan para undangan.
Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumsel ( LKPJ ) Tahun Anggaran 2018 menjelaskan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 6,04 persen, lebih tinggi (naik ) dibandingkan dengan Tahun 2017 yang sebesar 4,42 persen dan juga lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,51 persen.
Selain itu menurutnya, lapangan usaha yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan adalah:
a. Pertambangan dan Penggalian (20,24%);
b.1ndustri Pengolahan (19,52%);
c. Penanian, Kehutanan dan Perikanan (14,80%);
d. Konstruksi (12,98%); dan
e. Perdagangan Besar dan Eceran (12,94%).
“Inflasi di Sumatera Selatan Tahun 2018 hanya sebesar 2,74 persen. Hal ini merupakan suatu pencapaian yang patut kita syukuri. Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah,”katanya.
Selain itu menurut Mawardi , persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan pada September tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 12,80 persen dari 13,10 persen pada September 2017.
“Walaupun masih di atas angka Nasional. Pemerintah Sumatera Selatan bersama Pemerintah Pusat dan kabupaten/kota terus berusaha untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan meningkatkan asset mereka serta program pemberdayaan masyarakat dan upaya-upaya ekonomi kerakyatan,” katanya.
Sedangkan masalah Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017 meningkat menjadi 68,86 dibandingkan Tahun 2016 yang sebesar 68,24 dan masuk kategori IPM sedang. Akan tetapi IPM kita masih di bawah angka Nasional.
“Oleh karenanya kami akan melakukan upaya-upaya percepatan peningkatan IPM Sumatera Selatan,”katanya.
Tingkat pengangguran terbuka menurun pada Tahun 2018 menjadi 4,23 persen dari 4,39 persen pada tahun 2017. Angka tersebut lebih baik dari capaian nasional yang sebesar 5,34 persen. Hal ini membuktikan pembangunan di Sumatera Selatan telah berhasil memperluas kesempatan bekerja.
Gini Rasio di Sumatera Selatan mencapai 0,341 lebih baik dari capaian nasional yaitu 0,384. Gini rasio menggambarkan kesenjangan ekonomi suatu wilayah, semakin kecil angkanya semakin baik.
Sedangkan Ketua DPRD Sumsel MA Gantada mengatakan setelah pembentukan lima pansus DPRD Sumsel akan segera dilanjutkan pembahasan dan penelitian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumsel ( LKPJ ) Tahun Anggaran 2018 bersama mitra kerja serta instansi terkait lainnya mulai tanggal 30 April sampai tanggal 20 Mei 2019 yang akan datang.#osk