Antoni Yuzar
Palembang, BP
Kandas sudah gugatan yang dilayangkan Pemerintah Kota Palembang bersama PT Indo Citra Mulia,(ICM) di Mahkamah Agung RI terkait Ijin Mendirikan Bangunan,(IMB) Hotel Ibis yang dilayangkan melalui Pengadilan TUN Palembang.
Dalam amar putusannya gugatan Nomor register :528/K/TUN/2018 tidak diterima.Permohonan gugatan ini atas putusan PTUN Medan Nomor:70/B/2018/Pt.Tun-Mdn, tertanggal 16 Mei 2018
Hal ini diketahui melalui website resmi Mahkamah Agung RI pada direktori putusan diinformasikan perkara Nomor register :528 K/TUN/2018 Nomor surat pengantar W1.TUN2/96/HK.06/VIII/2018 Tanggal masuk 23 Agustus 2018 tanggal distribusi 31 Agustus 2018.Dijelaskan selaku pemohon walikota Palembang dan PT Indo Citra Mulia,(ICM) dengan termohon PT Sebangun Bumi Andalas,(SBA).
Dalam perkara ini bertindak sebagai Hakim Dr.Yosran SH,M,Hum,Is Yudaryono,SH,MH,Dr.Irfan Fachruddin,SH,CN Panitera Pengganti Dr.Maftuh Effendi SH,MH
Tanggal putus 16 Oktober 2018.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palembang,H.Antoni Yuzar SH,MH mengatakan, Pemerintah Kota Palembang jangan berpihak kepada yang salah sudah jelas persoalan IMB Hotel Ibis memang bermasalah sesuai fakta lapangan adanya pelanggaran dan OPD terkait sudah mengakui kesalahannya.Secara hukum sudah memiliki kekuatan hukum yang pasti atau incrakh.
Sebaiknya Pemkot Palembang menyerah saja lah demi nama baik Pemkot Palembang.
“Kami akan protes keras jika masih mengajukan PK sebab jangan terkesan membela yang benar,eksekusi saja lah”, kata politisi PKB ini, Minggu (28/10).
Selain itu ,tambah Antoni pengajuan PK akan menghamburkan anggaran saja termasuk langkah hukum kasasi.Pemerintahan ini harus dibuat berwibawa.PK tidak akan menganulir eksekusi putusan MA.
“Pemerintah Palembang harus tegas sebab selain dana langkah itu membuang energi saja”,katanya.
Antoni juga mempersilakan jika ada kelompok masyarakat yang akan mengadu persoalan ini ke Komisi I DPRD Palembang terkait kinerja aparat yang terkait persoalan IMB Hotel Ibis.
“Kita siap tampung dan menindaklanjutinya apapun aspirasi masyarakat,” katanya.
Sedangkan Kabag Hukum Setda Kota Palembang, Rahmat Fauzi M. SH Msi mengatakan, pihaknya,memang telah melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung RI untuk menganulir keputusan TUN Medan tapi hingga saat ini amar putusan tersebut belum diterima jika nanti sudah diterima tentu lah langkah hukum selanjutnya akan dilakukan sampai perkara ini incrakh.
Pihaknya masih menunggu Salinan keputusan tersebut. Kemudian melakukan langkah selanjutnya.
“Kalau sudah diterima kita akan konsultasi dengan pihak terkait. Tentu kita akan melakukan upaya hukum lanjutan. Berupa Peninjauan Kembali (PK), ” kata Rahmat.
Setelah menerima salinan hasil putusan tersebut pihaknya akan sampaikan dengan pimpinan dan akan mengelar rapat untuk menentukan langkah apa saja yang akan diambil untuk menyikapi putusan tersebut.
” Kita akan terus melaksanakan upaya hukum selagi hal tersebut dimungkinkan, ” katanya.#osk